Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pangkalan Militer di Natuna Dilengkapi Pesawat Tempur hingga Pasukan Elite

Kompas.com - 28/06/2016, 16:13 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa anggaran pertahanan yang diterima oleh Kementerian Pertahanan-TNI saat ini akan diprioritaskan untuk penguatan pangkalan militer di Natuna.

Ryamizard sudah memerintahkan untuk disiapkan tiga kapal TNI AL, satu pesawat tempur, radar, dan drone penangkis serangan udara.

"Sembilan bulan lalu saya ke sana (Natuna). Saya sudah tentukan ada tiga kapal, kemudian ada satu pesawat tempur," ujar Ryamizard saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).

Perbaikan dari sisi infrastruktur pun akan dilakukan pada pelabuhan dan pelebaran landasan pesawat tempur. Selain itu, terdapat juga penambahan personel tentara dari marinir TNI AL dan Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Paskhas).

(Baca: Panglima TNI: Perlu Ada Fasilitas dan Pesawat Tempur di Natuna)

"Kalau ada kapal berarti harus ada pelabuhannya. Landasan pesawat juga harus dilebarkan dan dibaguskan. Ditambah ada marinir dan Paskhas," kata Ryamizard.

Sisa anggaran pertahanan lainnya, kata Ryamizard, akan digunakan untuk memperbaiki alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang umurnya masih belum terlalu lama, misalnya dalam penggantian suku cadang dan mesin kendaraan perang.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membeli alat kelengkapan tempur. Menurut Ryamizard, banyak pesawat tempur Indonesia yang tidak memiliki rudal. Pembelian tank dan alat komunikasi juga menjadi prioritas pertahanan saat ini.

(Baca: Jokowi Minta TNI Siapkan Rencana Penguatan Alutsista)

"Anggaran kami kan sudah dipotong-potong. Anggaran yang ada juga untuk memperbaiki alutsista yang belum terlalu lama. Ada yang harus ganti mesin. Kedua, melengkapi pesawat tempur yang belum memiliki rudal. Kalau sudah lengkap semua, baru nambah. Begitu prioritasnya. Jadi, jangan sampai jadi besi tua," ucap dia.

Anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI ialah untuk tahun anggaran 2017. Sebab, pemerintah memang memiliki anggaran yang terbatas.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan dan TNI telah mengajukan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 104 triliun-Rp 107 triliun ke DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com