Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekerjaan Rumah Menanti Tito Karnavian...

Kompas.com - 27/06/2016, 23:48 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengucapkan selamat kepada Komisaris Jenderal Tito Karnavian yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR mengesahkan pencalonan Tito sebagai Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dalam sidang paripurna, Senin (27/6/2016). Tito tinggal menunggu waktu pelantikan. 

"PAN mengucapkan selamat bekerja mengemban tugas negara kepada Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri terpilih," kata Viva dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/6/2016).

Dengan disahkannya Tito, Viva menilai proses regenerasi kepemimpinan Polri berjalan dengan baik dan berkualitas. Dia mengatakan, kondisi tersebut harus menjadi nilai tambah dalam meningkatkan profesionalisme Polri.

Viva mengatakan, partainya memiliki beberapa harapan kepada Tito. Pertama, dapat menjadikan institusi kepolisian sebagai alat negara, bukan alat dari kepentingan kekuasaan, korporasi, atau kelompok tertentu.

"Polisi adalah bersumber dan milik rakyat Indonesia. Oleh karena itu, polisi harus tetap memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas-tugas negara," ucap dia.

Kedua, Polri dapat menjadi garda depan membangun supremasi hukum berdasarkan aturan hukum yang mengabdi pada keadilan dan kepentingan nasional. Selain itu, Polri juga harus menghindari dari penyalahgunaan kekuasaan dan praktik kolutif.

Ketiga, kepolisian harus sinergis, koordinatif, dan integratif dengan kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak boleh kasus hukum dijadikan sebagai sarana kompetisi antarlembaga penegak hukum, hanya sekadar untuk menunjukkan kehebatan dan pencitraan dibanding yang lain," tutur dia.

Keempat, dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, kepolisian diharapkan dapat bersikap profesional dan disiplin, kemudian menjadi aparat negara yang bersih dan serius mewujudkan clean goverment dan good governance.

Kelima, kepolisian harus lebih meningkatkan fungsi pelayanan masyarakat agar tercipta rasa aman, nyaman, terlindungi, dan merasa diayomi. Kepolisian tidak boleh berjarak dari masyarakat, tetapi harus melebur dan menyatu dalam rangka menjalankan tugasnya.

Keenam, Kapolri diharapkan dapat memperjuangkan tingkat kesejahteraan prajurit Bhayangkara yang lebih layak dan bermartabat. Dengan demikian, tugas negara dapat berjalan maksimal dan tidak tergoda oleh sikap dan perilaku yang koruptif dan hedonis.

Viva mengatakan, PAN meyakini calon Kapolri terpilih dapat menjadi komandan yang profesional dalam mengemban tugas negara. Dia mengatakan, banyak tugas baru yang telah menanti calon Kapolri terpilih.

Kompas TV Tito Mulus di "Fit & Proper Test", di Kepemimpinan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com