Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pengesahan APBN-P dan "Tax Amnesty", Elite PDI-P Temui Jokowi di Istana

Kompas.com - 27/06/2016, 15:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/6/2016) siang.

Pertemuan berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang akan disahkan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (28/6/2016) besok.

"Kami kan partai pemerintah. Kami menginformasikan, beberapa hal tentang pengambilan keputusan nanti di paripurna APBN Perubahan dan tentang Tax Amnesty," kata Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey usai bertemu Jokowi.

Olly datang ke Istana bersama dengan Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto dan anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno. Olly mengaku pihaknya hanya memberitahukan bahwa APBN-P sudah selesai dibahas.

(Baca: Tax Amnesty Tanpa Penghapusan Utang Pokok Pajak, Sulit Diterapkan)

Adapun RUU Tax Amnesty akan memasuki pembahasan akhir oleh DPR dan pemerintah pada Senin sore ini.

"Ada beberapa catatan yang harus disampaikan ke Pak Presiden. Tentang kenapa mestinya Tax Amnesty ini jadi bonus dalam APBN, tetapi kan tidak masuk APBN-P," kata Olly.

Meski ada sejumlah catatan dari PDI-P, Olly yakin pembahasan Tax Amnesty bisa segera selesai dan diketok dalam rapat paripurna DPR besok.

Fraksi-fraksi di Komisi XI lain juga, lanjut dia, relatif bisa menerima Tax Amnesty yang diharapkan mendatangkan banyak dana dari luar negeri itu.

"Kalau enggak selesai besok, kami enggak datang kemari," kata Olly.

Kompas TV DPR "Kebut" RUU "Tax Amnesty"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com