Tito Diminta Pilih Wakapolri yang Bebas dari Intervensi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain menilai penunjukkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri sudah tepat. 

Tantangan selanjutnya yang bakal dihadapi bekas Kapolda Metro Jaya itu adalah pemilihan Wakil Kapolri yang mendampinginya. 

(Baca: Badrodin: Jangan Ragukan Tito Karnavian, Sudah Lihat Hasilnya Bagaimana)

"Menurut saya, Wakapolri ke depan itu harus yang sehat dan bersih. Wakapolri itu harus punya integritas yang luar biasa," ujar Bahrain di Kantor Imparsial, Minggu (19/6/2016).

Selain itu, Bahrain berpendapat, Polri membutuhkan sosok Wakapolri yang terlepas dari kepentingan kelompok politik tertentu.

"Kan selama ini tarik-menarik di politik. Maka itu kan (Komjen) Budi Gunawan (Wakapolri) babak belur. Kelihatan sekali dia didorong partai politik. Dalam hal ini PDI-P," ujar Bahrain.

Hanya dengan sosok Wakapolri yang terlepas dari kepentingan politik, Tito diyakini mampu membawa Polri berorientasi pada sinergi antarpenegak hukum dan benar-berna menjalankan program kerja.

"Tantangannya, bagaimana Kapolri ke depan bisa bersinergi, bicara program, rencana kerja dan benar-benar mampu mewujudkan itu," ujar Bahrain.

(Baca: Kisah Tito Karnavian, Pemuda Cerdas dari Palembang yang Pilih Jadi Polisi)

Tito ditunjuk Presiden sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun. Nama dia secara resmi diserahkan Presiden Joko Widodo ke DPR untuk disetujui, 15 Juni 2016 kemarin.

Komisi III DPR akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada Komjen Tito Karnavian pada Rabu (22/6/2016).