Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Cukai Rokok Dinaikkan

Kompas.com - 14/06/2016, 17:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan khusus terkait peredaran tembakau di Indonesia dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (14/6/2016).

Ada empat arahan Presiden dalam rapat itu. Pertama, Jokowi meminta Kementerian Perdagangan menekan impor tembakau.

"Kedua, Presiden memberikan arahan untuk menaikkan cukai tembakau impor," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat.

(Baca: Tahun Ini, Cukai Rokok Bukan Lagi Andalan Penerimaan Negara)

Ketiga, Presiden ingin agar cukai rokok dinaikkan. Terakhir, Jokowi juga meminta agar dibuat peraturan yang mempersempit ruang untuk para perokok aktif di tempat-tempat publik.

Pramono mengatakan, arahan-arahan kebijakan tersebut semata-mata karena pemerintah fokus menyiapkan generasi muda Indonesia yang sehat sekaligus kompetitif.

Di tempat yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise mengapresiasi arahan Presiden itu. Catatan kementeriannya, 54 persen anak di Indonesia pernah mencicipi rokok.

Yohana mengatakan, aturan terkait menjauhkan anak-anak dari rokok sebenarnya sudah diterbitkan. Namun, ia mengakui bahwa aturan itu kurang 'galak' dan membutuhkan keseriusan dalam penegakkannya.

"Harusnya tidak semua orang bisa beli rokok. Anak kecil itu enggak boleh. Orang harus tunjukkan KTP dan sebagainya, harusnya teratur seperti itu," ujar Yohana.

Kompas TV Indonesia Sudah Darurat soal Merokok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com