Bantah SBY, Yasonna Tegaskan Tak Ada "Invisible Hand" yang Kendalikan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan tak ada "invisible hand (tangan tak terlihat)" yang mengendalikan penegakan hukum di Indonesia. 

Hal itu disampikan Yasonna merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Enggak ada lah, masa ada invisible hand," kata Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Yasonna juga membantah pernyataan Yudhoyono soal konflik yang terjadi pada partai politik. Dia mengakui bahwa sempat terjadi konflik berkepanjangan di internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, namun konflik itu sudah tuntas. Bahkan pemerintah, kata Yasonna, ikut membantu mencari solusi.

(Baca: SBY Anggap Ada "Invisible Hand" yang Kendalikan Hukum Saat Ini)

"Ini persepsi Pak SBY saja. Parpol, kan sudah selesai, Golkar dan PPP happy, senang," kata dia.

Politisi PDI-P ini pun enggan menanggapi terlalu jauh kritik yang disampaikan SBY. "Janganlah saya yang bilang, apakah itu etis atau tidak biar masyarakat yang menilainya," kata dia.

Yudhoyono, sebelumnya mengingatkan agar aparat penegak hukum dapat menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pasalnya, SBY menilai upaya penegakkan hukum saat ini mulai merosot.

“Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini nampak menurun. Rakyat melihat ada invisible hand yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot,” katanya saat menyampaikan tujuh catatan Demokrat terhadap kinerja pemerintahan setahun terakhir di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016).

(Baca: SBY Nilai Jokowi Sudah Tidak Lagi Obral Janji)

Presiden keenam RI ini mengingatkan agar semua pihak dapat menahan diri untuk tidak ikut campur dalam urusan internal partai politik. Menurut SBY, setiap parpol memiliki kedaulatan dan kebebasan untuk menjalankan misi politiknya.