Kinerja Mengecewakan, KY Dinilai Anggota Komisi III Layak Dipotong Anggarannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai anggaran Komisi Yudisial (KY) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 layak dipotong.

Penilaian itu terlepas dari adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga.

Dasco menilai, kinerja KY saat ini masih sangat mengecewakan. Mengacu pada hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan KY pada 2015 lalu, kata dia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap KY masih berada pada kategori C atau kurang baik.

"Bahkan responden hanya memberi nilai 57,65 untuk unsur pelayanan pemeriksaan yang dilakukan oleh KY," ujar Dasco melalui keterangan tertulis, Senin (13/6/2016).

"Padahal inti pelayanan KY pada masyarakat adalah pada aktvivitas pemeriksaan," kata dia.

Selain itu, lanjut Dasco, tak ada satu pun unsur pelayanan KY yang mendapat nilai A atau sangat baik dari masyarakat.

Ia menambahkan, klaim KY bahwa pemangkasan anggaran bisa memperlemah pengawasan pada kekuasaan kehakiman perlu dipertanyakan lebih jauh. Sebab, ia menilai fungsi pengawasan KY saat ini berada pada titik terlemah.

"Siapa tahu dengan adanya pemotongan anggaran akan memicu semangat komisioner dan pegawai KY untuk meningkatkan kinerja pengawasan," kata Politisi Partai Gerindra itu.

Rencananya, anggaran KY akan dipangkas sebesar 25,88 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 148.874.879.000, atau sebesar Rp 38,5 miliar, di RAPBNP 2016. 

Pemotongan anggaran tersebut berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2016. Selain itu, juga berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang menindaklanjuti arahan Presiden mengenai Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Tahun Anggaran 2016.

Akibat pemotongan anggaran tersebut KY harus melakukan pemotongan target output terkait program dan pelayanan kepada masyarakat serta stakeholder KY.