Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yuddy Diminta Bereskan Dulu Percaloan PNS Sebelum Utamakan Lulusan Kampus Ternama

Kompas.com - 04/06/2016, 20:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengkritik kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang akan mengutamakan lulusan kampus ternama dalam merekrut pegawai negeri sipil (PNS).

Ia menilai, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi sudah membuat kebijakan yang tidak adil.

"Bagaimana nasib kampus biasa atau tidak ternama? Kalau begitu sudah ada praktik diskriminatif, itu inkonstitusional dilihat saja amandemen IV UUD 1945," kata Reni saat dihubungi, Sabtu (4/6/2016).

(Baca: UU Tak Mengatur Syarat PNS Harus dari Universitas Ternama)

Reni mengatakan, setiap orang mestinya berhak untuk mendaftar dan menjadi PNS selama ia sudah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan.

Menurut dia, tak perlu mengistimewakan kelompok tertentu. "Lantas bagaimana dengan alumnus yang berasal dari kampus biasa tetapi cerdas? Kalau tidak mendapatkan kesempatan yang sama, ya bubarkan saja kampus-kampus itu," ujar Reni.

Ia pun menyarankan Yuddy membereskan dulu berbagai masalah yang kerap timbul dalam perekrutan PNS, bukan malah membuat terobosan-terobosan tidak masuk akal.

"Jadi jangan bikin ruwet, masalah mafia dan percaloan PNS saja belum clear, jangan sampai diperparah lagi dengan adanya opini bahwa mereka yang tidak lulus bukan karena kompetensi melainkan karena mereka berasal dari kampus yang biasa saja," ucap politisi PPP ini.

Menteri Yuddy mengatakan, pihaknya akan memberi syarat berat bagi calon yang akan mendaftar jadi PNS.

Untuk pelamar umum, walau jumlahnya belum ditentukan, pihaknya akan mengutamakan calon dari perguruan tinggi ternama.

"Supaya mendapatkan calon bagus," katanya pekan lalu. Yuddy sebelumnya juga menyebut bahwa bagi lulusan cum laude dapat lolos seleksi CPNS tanpa tes.

"Mahasiswa yang cum laude dan dari perguruan tinggi ternama, silakan masuk, mau pilih posisi di mana saja. Saya jamin tanpa tes, hanya syarat administrasi saja," kata Yuddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com