Menteri Yuddy Dinilai Diskriminasi jika Utamakan Lulusan Kampus Ternama Jadi PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, untuk mengutamakan lulusan kampus ternama hingga cum laude untuk diterima sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dipersoalkan.

Kebijakan itu dianggap diskriminatif bagi lulusan kampus yang kurang ternama.

"Saya kira Menteri Yuddy sebaiknya konsisten saja dengan sistem tes yang ada. Kementerian ini kan bikin tes dengan memunculkan kualifikasi yang ada. Kalau dia bikin persyaratan lagi, kualifikasi itu bisa menggugurkan (alumnus kampus kurang ternama). Lalu, buat apa ada tes?" kata anggota Komisi II DPR Diah Pitaloka saat dihubungi, Rabu (1/6/2016).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pendidikan di kampus merupakan sebuah proses pembelajaran dan pembentukan karakter seseorang. Sehingga, tidak ada jaminan bahwa lulusan kampus ternama akan selalu menghasilkan lulusan berkualitas.

Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan ada lulusan berkualitas yang dihasilkan oleh kampus yang kurang ternama.

(baca: Utamakan Lulusan Kampus Ternama dan "Cum Laude" Jadi PNS, Menteri Yuddy Dikritik)

Ia menambahkan, Kemenpan RB melalui Badan Kepegawaian Nasional telah memiliki kualifikasi yang harus dipenuhi setiap calon PNS yang ingin mendaftar.

Cara itu dipandang lebih adil daripada menentukan kualifikasi seseorang berdasarkan latar belakang kampusnya.

"Dengan menambahkan persyaratan itu (kampus ternama), menurut saya itu diskriminatif," kata dia.

Anggota Komisi II DPR lainnya, Dadang S Muchtar, juga berpandangan kebijakan Menteri Yuddy tersebut diskriminatif.

"S1 itu dari mana saja. Kalau hanya dari universitas ternama, itu diskriminasi namanya. Jangan gitu," kata Dadang.

Menurut Dadang, tidak ada jaminan bahwa lulusan kampus ternama akan menghasilkan alumnus berkualitas. Bahkan, kata dia, ada pula lulusan kampus swasta yang bisa menjadi menteri.

"Yuddy sendiri lulusan mana? Yang perlu diperkuat adalah bagaimana dengan perangkat tes akademik yang ketat," kata dia.

Politisi Golkar itu mengingatkan, agar Menteri Yuddy tidak membuat pernyataan yang justru dapat meresahkan masyarakat. Sebab, pernyataan Yuddy tersebut berpotensi dapat menghilangkan hak individu.

Walau dalam jumlah terbatas, pemerintah kemungkinan besar akan membuka lowongan PNS tahun 2016.