Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Dinilai Blunder jika Paksa Risma atau Ganjar Maju Pilgub DKI

Kompas.com - 04/05/2016, 13:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan dinilai menghancurkan masa depan kader potensialnya yang kini tengah menjabat sebagai kepala daerah jika memaksa mereka bertarung dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, jika para kader potensial PDI-P seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipaksakan maju Pilgub DKI Jakarta, maka bisa meninggalkan kesan negatif bagi para simpatisan PDI-P khususnya di Surabaya dan Jawa Tengah.

(baca: Ahok dan Risma Dianggap Layak "Diadu" di DKI)

"Mereka kan diharapkan oleh warganya untuk menyelesaikan masa jabatannya. Kalau Risma dan Ganjar dipaksa turun ke Jakarta malah bisa jadi blunder buat PDI-P," kata Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/5/2016).

Ikrar menambahkan, kepala daerah berprestasi dari PDI-P seperti Ganjar dan Risma boleh saja diproyeksikan untuk menjadi Presiden, khususnya lewat Pilgub DKI sebagai batu loncatan.

Hanya, dia menyarankan untuk tidak gegabah dalam melakukan hal tersebut. (baca: "Jangan Samakan Risma dengan Jokowi")

"Di daerahnya masing-masing jika mereka berprestasi pastinya bisa menjadi bahan pembicaraan juga di tingkat nasional. Daripada meninggalkan daerahnya masing-masing, tapi malah program kerjanya tidak diteruskan, ya sayang, jadinya malah buruk kesannya," ujar Ikrar.

Ia melanjutkan, jika PDI-P tetap memaksa Risma dan Ganjar turun di Pilgub DKI Jakarta, kesan negatif yang ditinggalkan simpatisan mereka tentu berpengaruh ke Pilpres 2019.

Mereka akan disangka haus jabatan karena belum menyelesaikan tugasnya di daerah. (baca: Ikrar Nusa Bhakti: Risma Belum Bisa Tandingi Ahok)

Menurut Ikrar, daerah juga membutuhkan figur-figur yang berkualitas untuk menjadi kepala daerah.

"Sehingga kalau dipaksakan bisa merusak citra partai sekaligus citra Risma dan Ganjar juga," ujar dia.

Risma sebelumnya mengaku telah menyampaikan langsung penolakannya untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

(baca: Respons Megawati Saat Risma Menolak Jadi Cagub DKI)

Alasan utamanya adalah janji Risma untuk menyejahterakan warga Surabaya, termasuk menyelesaikan persoalannya satu per satu.

Menurut Risma, janji adalah utang yang harus dipenuhi. Risma mengatakan, warga Surabaya juga tidak setuju jika dirinya pindah memimpin di ibu kota negara.

Penolakan juga disampaikan Ganjar. Ia berkali-kali menyampaikan sudah menjabat gubernur. (baca: Soal Pilgub DKI, Ganjar Pranowo Ikuti Langkah Ridwan Kamil)

Kompas TV Risma Bakal Dipilih Jadi Pesaing Ahok?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com