Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar Nusa Bhakti: Risma Belum Bisa Tandingi Ahok

Kompas.com - 04/05/2016, 09:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih jadi perbincangan hangat.

Kedatangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke Surabaya beberapa waktu lalu memunculkan pertanyaan besar terkait peluang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ikut bertarung pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Meski demikian, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, berpendapat, terlalu riskan bagi PDI-P untuk mengusung Risma. Pasalnya, hingga saat ini belum ada satu pun hasil survei elektabilitas yang menunjukkan keunggulan Risma.

"Nyatanya, hingga saat ini Basuki Tjahaja Purnama masih lebih unggul secara elektabilitas," ujar Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/5/2016).

(Baca: Kata Megawati soal Risma untuk Pilgub DKI Jakarta...)

Risma hanya unggul dalam hasil survei tingkat kesukaan masyarakat atas calon gubernur DKI Jakarta 2017 yang dirilis oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 25 Januari 2016.

Menurut hasil survei tersebut, Risma berhasil menduduki peringkat teratas dengan torehan 85,54 persen. Sementara itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada di peringkat ketiga dengan raihan 71,39 persen.

Adapun dalam hasil survei elektabilitas yang dirilis Charta Politika pada 30 Maret 2016, Ahok masih di posisi tertinggi dengan angka 51,8 persen. Risma pun berada di peringkat ketiga dengan perolehan 7,3 persen.

(Baca: Jika PDI-P Usung Risma, Apa Kata Ahok?)

Karenanya, Ikrar mengatakan, langkah yang paling realistis bagi PDI-P untuk Pilgub DKI Jakarta pada saat ini adalah tetap mengusung Ahok jika ingin menjadi partai penguasa di Ibu Kota.

"Politik itu jangan menggunakan emosi. Meskipun Ahok belakangan ini sering mengeluarkan pernyataan yang kurang mengenakkan bagi PDI-P, kan dia punya hasil kerja yang bisa dipertimbangkan," kata Ikrar.

Dia menambahkan, kasus Risma berbeda dengan Joko Widodo pada Pilgub DKI 2012 lalu. Menurut dia, saat itu, Joko Widodo memiliki dukungan yang besar dari elemen masyarakat sipil di Jakarta sehingga dia layak diusung.

"Sekarang kan kita belum melihat dukungan Risma dari masyarakat sipil di Jakarta, beda sama Jokowi dulu," imbuh dia.

Kompas TV Survei: Elektabilitas Ahok Masih Teratas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com