Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Server Lambat dan Sinyal Jadi Hambatan dalam Pembuatan Paspor

Kompas.com - 02/05/2016, 22:58 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah persoalan diungkapkan sejumlah kantor Imigrasi saat telekonferensi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Senin (2/5/2016).

Di antara sekian persoalan yang disampaikan, Yasonna mengatakan, salah satu yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan adalah penggantian server.

Hingga saat ini, kantor Imigrasi masih menggunakan server tahun 2008.

Penggantian server diharapkan akan mempercepat kualitas jaringan dalam memproses data pembuatan paspor.

"Karena hardware kami yang lama sehingga bebannya cukup berat untuk sistem. Data yang banyak membuat server lambat. Satu data perlu verifikasi 20 menit," kata Yasonna saat telekonferensi di kantor Dirjen Imigrasi, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Kendala tersebut terjadi di beberapa provinsi.

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Kepulauan Riau Bambang Satrio menyebutkan, ada hambatan sinyal.

"Di wilayah Kepulauan Riau banyak terhambat karena masalah peralatan maupun sinyal yang kadang-kadang bisa kami nikmati secara baik," kata Bambang.

Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat Susy Susilawati juga mengalami hal yang sama.

"Jumlah pemohon paspor rata-rata per bulan 1.800-an. Kendala jaringan yang lambat sehingga memperlambat antrean paspor," kata Susy.

Untuk mengatasi persoalan ini, Susy mengaku mendapatkan bantuan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berupa software pendaftaran antrean melalui pesan singkat (SMS).

Yasonna mengatakan, terjadi lonjakan permintaan pembuatan paspor.

Penambahan permintaan paspor tersebut karena tingginya animo masyarakat untuk melakukan ibadah umrah dan bepergian terkait pekerjaan ke luar negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com