JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan bahwa syarat sumbangan Rp 1 miliar bagi calon ketua umum dalam Munaslub Partai Golkar akan menihilkan wacana soal kaderisasi serta visi-misi.
Menurut Donal, seharusnya saat ini pimpinan Partai Golkar fokus dalam membuat metode-metode untuk mencari calon ketua umum (caketum) yang memiliki visi dan misi ideal bagi pembangunan partai ke depannya.
"Harusnya partai fokus dalam mencari caketum dengan visi-misi yang baik, bukan menetapkan berapa besarnya setoran," ujar Donal, Sabtu (30/4/2016).
Penetapan syarat setoran tersebut juga akan membuat ketua umum yang terpilih nanti tidak bisa lepas dari persoalan uang. Calon terpilih akan terbebani untuk mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan saat munaslub dengan cara-cara yang tidak legal, misalnya korupsi.
"Ini kan seperti lingkaran setan ketika partai politik tidak bisa lepas dari soal uang," kata Donal.
Menurut Donal, penetapan syarat setoran tersebut akan membawa Partai Golkar menjauh dari harapan untuk menghapus praktik politik uang.
Berapa pun besarnya jumlah setoran yang ditetapkan, hal itu secara tidak langsung juga merupakan bentuk lain dari politik uang dalam Munaslub Partai Golkar.
Syarat itu menjadi semacam "tiket" bagi yang harus dibeli seseorang agar dirinya bisa mencalonkan diri sebagai ketua dalam munaslub.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.