Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kata Ade Komarudin Soal Iuran Rp 1 Miliar Munaslub Golkar

Kompas.com - 28/04/2016, 17:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar telah menetapkan besaran iuran yang akan dibayarkan oleh setiap bakal calon ketua umum. Masing-masing calon dibebankan iuran Rp 1 miliar untuk penyelenggaraan.

Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin tak mempersoalkan besaran iuran yang telah ditentukan. Sepanjang, iuran itu telah ditetapkan di dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.

"Kan saya sudah bilang kemarin, saya ikut saja apa pun keputusannya," kata Ade di Kompleks Parlemen, Kamis (28/4/2016).

Ketua DPR itu mengatakan, siap atau tidak setiap bakal calon ketua umum harus membayar iuran tersebut. Pasalnya, hal itu sudah menjadi keputusan yang diambil bersama.

(Baca: Golkar Patok Setoran Rp 1 M untuk Setiap Caketum)

"Kalau yang lain tidak ikut ya kita tidak ikut. Jadi bagaimana yang baik saja," kata dia.

Pelaksanaan Munaslub Partai Golkar diperkirakan akan memakan biaya Rp 47 miliar. Estimasi itu diambil setelah dikurangi biaya uang saku bagi setiap pengurus DPD Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Uang saku dihilangkan, tapi uang transport ditingkatkan sesuai kondisi daerah. Pada bakal calon hanya diberatkan Rp 1 miliar. Sisanya sumbangan," kata Ketua Steering Committee Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

(Baca: Politik Uang Munaslub Golkar)

Sementara itu, untuk uang transportasi, telah disepakati bahwa uang tersebut disesuaikan dengan daerah asal peserta.

Peserta yang datang dari daerah yang lebih jauh akan mendapatkan uang transportasi lebih besar. Sebaliknya, yang daerahnya lebih dekat akan mendapatkan uang transportasi lebih sedikit.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com