Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Bantah Masuk Partai Demokrat

Kompas.com - 22/04/2016, 19:42 WIB
Kahfi Dirga Cahya

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah membantah dirinya akan masuk Partai Demokrat. Ia mengungkapkan rencana pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hanya untuk meminta pendapat sebagai mantan presiden selama dua periode.

"Enggaklah. Pak SBY itu tetangga saya. Rumahnya dengan saya dekat sekali. Waktu itu janjian ketemu tapi belum sempat," kata Fahri di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/4/2016).

Fahri mengungkapkan, dirinya tak sengaja bertemu dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. Ia menitip pesan untuk berbicara dengan SBY. Syarief juga dinilai sebagai petugas harian yang bisa menyampaikan pesan langsung kepada SBY soal keinginan Fahri.

Fahri mengungkapkan, dirinya merupakan deklarator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat masa Partai Keadilan.

"Karena partai ini benih-benih perkembangan itu saya ikut menanam dan meletakkan dasar fondasi. Tidak bisa dianggap rumah singgah. Tapi tempat saya kembangkan diri sejak awal," ugkap Fahri.

Ia menganggap saat ini banyak pimpinan PKS yang tidak tahu bagaimana membawa partai Islam tersebut.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul sebelumnya mengatakan bahwa Fahri Hamzah hendak bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Ruhut tak rela jika pertemuan tersebut berujung masuknya Fahri ke Demokrat.

"Kalau Fahri gabung Demokrat, aku keluar dari partai," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com