Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar

Kompas.com - 13/04/2016, 08:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain digagas pembentukan Komite Etik, sejumlah cara dilakukan agar penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar berlangsung bersih.

Salah satunya, muncul wacana untuk menarik setoran uang kepada setiap kandidat calon ketua umum yang akan maju.

Menurut Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar, Zainuddin Amali, wacana penarikan itu digagas untuk menghindari terjadinya praktik jual beli suara yang dilakukan calon ketua umum kepada pemilik suara.

"Maka partisipasi yang diberikan ke daerah di-pool-kan di satu tempat, lalu penyelenggara memberikan ke peserta. Jadi mereka tidak tahu ini dari calon siapa," kata Amali di Kompleks Parlemen, Selasa (12/4/2016).

Ada pun untuk besaran setoran yang muncul mencapai Rp 20 miliar untuk setiap kandidat. Meski demikian, diakui Amali, hal itu belum menjadi keputusan final.

"Hanya supaya bagaimana tidak main uang. Bervariasi sih angka (usulannya), ada yang Rp 5 miliar, ada yang Rp 1 miliar," kata dia.

Uang yang terkumpul dari para calon ketua umum itu nantinya selain digunakan untuk keperluan penyelenggaraan Munaslub, juga akan dibagikan kepada seluruh peserta yang hadir sebagai uang saku.

Menurut dia, diperlukan anggaran yang tidak sedikit untuk menyelenggarakan munaslub yang rencananya akan digelar di Nusa Dua, Bali, pada 7-8 Mei mendatang.

Meski demikian, Amali masih enggan membeberkan biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan event tersebut.

"Masih kami kalkulasi," ujarnya.

Kompas TV Munas Golkar Mundur ke Mei atau Juni 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com