Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Bandingkan Kepemimpinan Salim Segaf dengan Hilmi Aminuddin

Kompas.com - 12/04/2016, 21:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemecatannya dari semua jenjang kepartaian tak lepas dari faktor perubahan kepemimpinan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri kemudian membandingkan kepemimpinan Ketua Majelis Syuro PKS saat ini, Salim Segaf Al Jufri, dengan ketua periode lalu, Hilmi Aminuddin.

Dia menyarankan para petinggi PKS sekarang untuk meniru Hilmi yang tenang saja ketika Susilo Bambang Yudhoyono yang masih menjadi presiden menghubungi Hilmi karena Fahri bersuara keras mengkritik pemerintah saat itu.

"Dulu itu kalau saya kritis ke SBY, dia (SBY) selalu telepon Ustaz Hilmi. Oleh Ustaz Hilmi selalu dijawab, 'Fahri itu punya konstituen dan menyuarakan keinginan konstituennya'. SBY pun memahami hal itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2016).

Dia pun tidak mengerti mengapa PKS saat ini justru "alergi" jika kadernya kritis. (Baca: Dipecat, Fahri Hamzah Sebut PKS Melakukan Persidangan Ilegal dan Fiktif)

Kalau para pimpinan PKS memahami konstitusi, kata dia, seharusnya ucapan anggota DPR tidak pernah dipermasalahkan.

Sebab, ucapan dan pernyataan anggota DPR saat menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang. (Baca: Fahri Hamzah: Kesalahan Mahabesar Apa yang Saya Lakukan?)

"Lihat  saja Effendi Simbolon dari PDI-P, begitu kerasnya dia mengkritik Jokowi, tetapi Ibu Mega tidak pernah mempermasalahkannya," ujar Fahri.

"Gaya saya kok dipermasalahkan sekarang, 12 tahun saya  jadi anggota DPR, gaya saya seperti ini dan gaya saya juga yang  membuat rakyat memilih," kata dia.

Kompas TV Inilah Beragam Kontroversi Fahri Hamzah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Tiga Menteri Koordinasi untuk Tindak Gim Daring Mengandung Kekerasan

Nasional
Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Gugat KPK, Indra Iskandar Persoalkan Status Tersangka Korupsi Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Nasional
Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Momen Presiden Jokowi Jamu Santap Malam dengan Delegasi KTT WWF Ke-10 di GWK

Nasional
Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Sudah Diingatkan Malu kalau Kalah, Anies Tetap Pertimbangkan Serius Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Kejanggalan Kematian Prajurit Marinir Lettu Eko Ketika Bertugas di Papua...

Nasional
Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Gugatan Praperadilan Sekjen DPR Lawan KPK Digelar 27 Mei 2024

Nasional
Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com