Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri, Jangan Tutupi Penyebab Kematian Siyono!

Kompas.com - 12/04/2016, 20:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latifah meminta, Polri transparan dalam mengungkap kasus kematian terduga teroris Siyono. Sebab, ada dugaan penganiayaan yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri ketika memeriksa Siyono.

Dalam perkembangannya, Divisi Propam Polri telah memeriksa personel Densus 88 yang bertugas mengawal Siyono. Dari hasil pemeriksaan, diketahui ada sejumlah prosedur yang tidak dipenuhi petugas yang mengawal.

"Kalau betul terjadi suatu pelanggaran hukum, bukan hanya pelanggaran prosedur, tidak boleh ini ditutupi. Kalau oknum ini bersalah, tindak secara transparan," kata Dwi saat rapat dengar pendapat umum dengan Komnas HAM, PP Muhammadiyah, dan Kontras di Kompleks Parlemen, Selasa (12/4/2016).

(Baca: Kontroversi Hasil Otopsi dan Misteri Kematian Siyono...)

Menurut dia, kasus tewasnya Siyono telah merusak nama baik Densus 88 yang sedang naik daun pasca serangan teroris di kawasan Sarinah beberapa waktu lalu.

Meroketnya citra Densus saat itu tidak terlepas dari cepatnya proses pengungkapan dan penangkapan teroris yang dilakukan.

"Tapi, pasca itu harus kita evaluasi. Jangan karena dianggap sukses, kita lupa bahwa bukan begitu kemudian menganggap seolah kita melakukan sesuatu yang terbaik, kemudian apapun bisa dilakukan demi pemberantasan terorisme," ungkap Dwi.

(Baca: Komnas HAM Duga Densus 88 Langgar HAM Terkait Tewasnya Siyono)

Transparansi pengungkapan kasus Siyono, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, perlu dilakukan untuk menjaga marwah Densus 88. Ia berharap, Polri tidak menutupi kesalahan yang dilakukan anggotanya.

"Karena yang rusak nanti adalah institusi Polri sendiri, yang rusak juga institusi Densus. Jangan gali lubang tutup lubang untuk citra Densus," ucap dia.

Kompas TV Kematian Siyono Masih Jadi Teka-Teki
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com