Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Tudingan Fadli Zon, Ini Penjelasan Ketua DPR soal RUU "Tax Amnesty"

Kompas.com - 12/04/2016, 11:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin membantah ada kongkalikong dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Badan Musyawarah DPR.

Ade mengakui, dirinya selaku pimpinan DPR sendirian memimpin rapat pengganti Badan Musyawarah soal RUU Tax Amnesty, Senin (11/4/2016).

Menurut dia, ada kesalahan dari pihak Sekretariat Jenderal sehingga pimpinan DPR lain tidak tahu mengenai rapat itu.

"Yang jelas kemarin ada mis dari Sekertariat Jenderal. Sudah sepakat kemarin hari sebelumnya untuk rapat tahu-tahu biasa di bawah kesekjenan ada mis," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Menurut Ade, tidak masalah jika rapat Bamus hanya dipimpin oleh satu pimpinan DPR. Yang terpenting, rapat dihadiri oleh para pimpinan fraksi di DPR RI. (baca: "Panama Papers" Muncul, Pemerintah Dorong DPR Segera Bahas "Tax Amnesty")

Dari sepuluh fraksi, delapan fraksi hadir dalam rapat tersebut. Namun, Ade enggan menyebutkan fraksi yang tak hadir.

"Dihadiri oleh pimpinan fraksi kuorum ya," kata Ade.

Ade mengaku, akan menyampaikan hasil rapat pengganti Bamus kemarin kedalam rapat pimpinan yang berlangsung hari ini, sehingga empat pimpinan DPR lain bisa mengetahuinya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya menganggap, ada kongkalikong dalam pembahasan RUU Tax Amnesty yang dilakukan dalam Rapat Bamus kemarin. (baca: RUU "Tax Amnesty" Akan Dibahas DPR, Fadli Zon Sebut Ada "Kongkalikong")

Fadli merasa tak dilibatkan dalam Rapat pengganti Bamus yang memutuskan RUU Tax Amnesty akan dibahas melalui Komisi XI DPR itu.

"Saya sebagai pimpinan DPR tidak tahu rapat Bamus itu. Ini jadi persoalan. Kalau Tax Amnesty kita harusnya bicara kepentingan nasional. Jangan kongkalikong di belakang," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Kompas TV Pengampunan Pajak Jadi Upaya Tambah Pendapatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com