Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Tak Mudah Bebaskan 10 WNI yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf

Kompas.com - 11/04/2016, 17:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

PADANG, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah Indonesia masih mengupayakan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera.

Menurut Zulkifli, upaya penyelamatan itu bukanlah suatu hal yang mudah.

"Tentu kan tidak mudah. Santoso saja bertahun-tahun," ujar Zulkifli di Hotel Bumi Minang, Padang, Senin (11/4/2016).

Santoso yang dimaksud yaitu pimpinan kelompok teroris asal Poso. Kelompok tersebut saat ini masih menjadi incaran tim operasi Tinombala.

Zulkifli mengatakan, sama seperti Santoso, pembebasan 10 WNI juga butuh pendekatan khusus dari pihak Indonesia.

"Abu Sayyaf kan besar, perlu waktu, perlu cara, perlu strategi dan tidak bisa satu atau dua hari selesai," kata Zulkifli.

(Baca: Kalla Anggap Tak Ada Batas Waktu Pembebasan 10 WNI oleh Abu Sayyaf )

Pemerintah Indonesia kini dibantu militer Filipina untuk membebaskan orang-orang yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Dari puluhan orang yang disandera kelompok tersebut, 10 orang di antatranta merupakan WNI.

Zulkifli mengatakan, cara apapun akan dilakukan asalkan para sandera bisa kembali dengan selamat.

"Saya kira pemerintah kita juga punya opsi lain. Bagaimana pembicaraan dengan warga Filipina. Saudara-saudara militer kita luar biasa, personel tangguh, itulah tugasnya militer," pungkas Zulkifli.

Terlebih lagi, melompok tersebut meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan Rp 14,2 miliar. Zulkifli menegaskan, pemerintah tidak akan menuruti keinginan itu.

Kompas TV Pembebasan WNI Masih Harus Dipastikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com