Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Persilakan Mantan Rektor Unair Jika Ingin Ajukan Praperadilan

Kompas.com - 02/04/2016, 20:12 WIB

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof Fasichul Lisan jika mau mengajukan praperadilan, usai ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Pendidikan Unair.

"Boleh dan silakan kalau mau mengajukan praperadilan. Karena itu haknya," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Sabtu (2/4/2016).

Selain itu, pada kasus ini penyidik juga masih mengumpulkan bukti dan data sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ini termasuk ada atau tidaknya tersangka baru.

"Penggeledahan lalu sudah dilakukan, sekarang masih mengumpulkan data dan menganalisanya, setelah itu ditentukan langkah berikutnya," ucapnya.

Karena masih dalam tahap proses, lanjut dia, KPK belum mengagendakan waktu pemanggilan Prof Fasich untuk diperiksa lebih dalam oleh penyidik, termasuk tahapan penahanan.

"Tahapan pemanggilan saja belum. Pelan-pelan, dan jangan terburu-buru. Yang pasti penyidik tetap bekerja menyelesaikan kasus ini," kata Agus.

Sebelumnya, melalui Sekretaris Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga Surabaya Akmal Budianto menyarankan Fasich menempuh jalur praperadilan.

Pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah, terutama untuk ahli hukum dari Surabaya maupun pusat, bahkan guru besar Unair juga diakuinya siap memberikan pendampingan hukum bagi rektor dua periode tersebut.

Beberapa nama kuasa hukum yang disiapkan, kata dia, antara lain Mahdir Ismail, Jansahrul, bahkan pengacara kondang sekaligus ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

"Yang jelas semua ahli hukum Unair dikerahkan, tapi keputusan ada di Prof Fasich, beliau mau menerima atau tidak," ucap pria yang juga menjabat Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unair tersebut.

KPK menetapkan Fasichul Lisan sebagai tersangka pada Rabu (30/3) atas tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp 85 miliar dari total anggaran pembangunan rumah sakit sebesar Rp 300 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com