Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkena Operasi Tangkap Tangan KPK, Sanusi Akan Dipecat dari Gerindra

Kompas.com - 01/04/2016, 08:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra akan memberi sanksi tegas bagi kadernya, Muhammad Sanusi, yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (31/3/2016). Sanksi pemecatan tak bisa terhindarkan.

"Apabila kader melakukan tindakan tak terpuji seperti ini, yang bersangkutan akan dipecat," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).

Dasco mengatakan, partainya tidak akan melindungi ataupun membela Sanusi. Sebab, apa yang dilakukannya adalah sikap pribadi. Sanusi akan mendapat perlakuan sama dengan kader Gerindra lain yang sebelumnya terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

(Baca: DPP Gerindra: Kader Kami, M. Sanusi, yang Ditangkap KPK)

"Dalam banyak kesempatan, tidak hanya dalam kasus ini, sudah banyak kami buktikan dalam kasus lain," ucap Dasco.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan dalam dua kasus yang berbeda pada Kamis (31/3/2016). Namun, KPK masih belum mau mengungkap identitas pelaku yang ditangkap dan rincian kasus yang didalami.

Sejak tadi malam, kesibukan terjadi di KPK. Sejumlah mobil penyidik pun berdatangan pada tengah malam hingga subuh tadi.

(Baca: Jaksa Agung Sebut Operasi KPK Terkait Kasus yang Ditangani Kejati DKI)

Salah satu di antaranya yang terlihat adalah seorang pria yang mirip dengan anggota DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, yang juga menjadi bakal calon gubernur DKI dari Partai Gerindra. Saat ini, Sanusi menjabat sebagai Ketua Komisi D di DPRD DKI Jakarta.

Jaksa Agung M Prasetyo mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK ada kaitannya dengan penanganan perkara yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun, dia memastikan tidak ada keterlibatan jaksa dalam perkara itu.

KPK baru akan memberikan keterangan resmi soal dua kasus OTT pada hari ini pukul 09.00.

Kompas TV Ketua KPK : Hukuman Mati Untuk Koruptor - Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com