JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Partai dan sejumlah politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong agar Dewan Pimpinan Pusat segera melaksanakan Muktamar Islah.
Muktamar tersebut diminta agar mengikutsertakan semua pihak, sehingga tercermin kebersamaan dalam tubuh internal partai berlambang kabah tersebut.
"Diharapkan bisa diselesaikan bulan April karena ada agenda-agenda nasional yang perlu dilaksanakan," ujar Politisi Senior PPP Bachtiar Chamsyah di Jakarta, Minggu (27/3/2016).
"Misalnya pilkada dan verifikasi keikutsertaan parpol dalam pemilu," kata dia,
Bachtiar menambahkan, Mahkamah Partai dan senior partai akan turut mengawal terselenggaranya mukernas bahkan sampai lahirnya kepengurusan yang baru.
Selain itu, para tokoh senior juga meminta agar penyelenggaraan muktamar dapat memenuhi aturan-aturan partai yang berlaku, yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Jangan sampai partai ini jadi kenangan. Kalau tidak selesai partai ini akan menjadi ormas," kata Bachtiar.
PPP menurut Bachtiar tak boleh berakhir. Partai politik, lanjut dia, adalah salah satu pilar demokrasi karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah pula untuk bisa menjaga partai politik tersebut tumbuh besar sesuai yang dicita-citakan.
"Muktamar itulah alat untuk menciptakan islah seutuhnya. Ini kami sudah satu pendapat," ucap Bachtiar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.