Politisi Hanura: Perlu Dibuat Aturan Khusus untuk Taksi "Online" supaya Tak Dianggap Ilegal

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada saat ini dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

"Perlu segera dikeluarkan peraturan khusus terkait kehadiran layanan angkutan umum berbasis aplikasi sehingga tidak lagi dianggap ilegal dan polemik yang muncul segera bisa teratasi," kata anggota Komisi V DPR, Miryam S Haryani, saat dihubungi, Selasa (22/3/2016).

(Baca: Nadiem: Saya Sedih Rekan Go-Jek Jadi Korban Kekerasan, tetapi Tolong Ingat Hal Ini...)

Miryam mengatakan, aturan tersebut nantinya harus memperlakukan taksi online setara dengan taksi konvensional dari urusan perizinan hingga pembayaran pajak.

Dengan begitu, tak ada lagi kecemburuan yang datang dari taksi konvensional. Tarif taksi online dan konvensional pun bisa bersaing secara sehat.

"Pemerintah memang harus tegas, namun kebijakannya pun tidak boleh asal main blokir atau membubarkan layanan di mana masyarakat sudah bergantung akan keberadaan jasa tersebut," ucap Miryam.

(Baca: Menkominfo Tolak Tuntutan Sopir Angkutan Resmi)

Politisi Hanura ini mengimbau Menhub Ignasius Jonan untuk menerbitkan aturan secepat mungkin. Jika aturan tidak segera diterbitkan, Miryam khawatir aksi demo yang berujung aksi anarkistis akan terus terjadi.

"Sejak bergulirnya polemik ini, saya sudah minta agar pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang dapat menengahi persoalan ini," ujar dia.