Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Anggap Indonesia Harus Belajar dari Hongkong untuk Taklukkan Budaya Korup

Kompas.com - 17/03/2016, 15:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung M Prasetyo mengagumi Pemerintah Hongkong dalam memberantas korupsi. Hal tersebut dia utarakan setelah Komisioner Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong, Simon YL Peh, berkunjung ke Kejaksaan Agung.

Prasetyo berharap Indonesia bisa sehebat Hongkong dalam pemberantasan korupsi.

"Tampaknya, memang Indonesia perlu banyak belajar dari KPK Hongkong. Mereka sudah banyak pengalaman dan hasilnya terlihat sudah," ujar Prasetyo di kantornya, Kamis (17/3/2016).

Prasetyo mengatakan, Hongkong dulunya negara yang tingkat korupsinya tinggi. Setelah ICAC dibentuk, perlahan-lahan angka korupsi menurun.

Saat ini, Hongkong berada di peringkat ke-18 negara terbersih dengan skor indeks persepsi korupsi 75. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-88 dengan skor 36.

"Kita harapkan pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih meningkat dan optimal hasilnya," kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, Hongkong berhasil memberantas korupsi karena kemauan politiknya yang kuat. Dukungan Pemerintah Hongkong begitu besar dalam pemberantasan korupsi, seperti dalam pembiayaan.

"Ini sangat berguna bagi pemberantasan korupsi di Indonesia dan tentunya akan kita diskusikan dengan sesama aparat penegak hukum pemberantas korupsi," kata dia.

Prasetyo juga menganggap sistem penegakan hukum di Hongkong bagus karena tidak ada tumpang tindih penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Ia berharap pertemuannya dengan perwakilan dari ICAC akan memperbaiki cara Indonesia mengurangi angka korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com