Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Perang" di Twitter, TNI AU Merasa Perlu Beri Penjelasan kepada Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 14/03/2016, 21:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Markas Besar TNI Angkatan Udara (Mabes TNI AU) membenarkan bahwa akun Twiter bernama @_TNIAU merupakan akun Twitter resminya.

Akun tersebut belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial setelah Twit war dengan akun Twitter aktivis Ratna Sarumpaet dengan nama @RatnaSpaet.

"Betul, akun itu akun Twitter resmi TNI AU. Yang jadi adminnya perwira Mabes TNI AU," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Dwi Badarmanto saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/3/2016).

Semua kicauan yang diunggah oleh akun tersebut merupakan jawaban resmi dari TNI AU, termasuk jawaban balasan terhadap kicauan Ratna Sarumpaet. TNI AU pada dasarnya tidak mempersoalkan tudingan Ratna.

Menurut Badarmanto, tudingan itu memang sebaiknya dijawab dengan penjelasan atau klarifikasi. Oleh sebab itu, penjelasan pun disampaikan melalui akun Twitter resmi TNI AU.

"Kami kan enggak mau dong dituduh dibeli-dibeli seperti itu. Kami enggak mau diam saja. Maka itu adalah bagian dari respons kami. Itu wajar ya," ujar Badarmanto.

TNI AU vs Ratna Sarumpaet

Sebelumnya, Ratna menyebut bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeli tentara dan Polri. Hal tersebut disampaikan Ratna dalam acara diskusi "Jakarta Tanpa Ahok" di Jakarta, Jumat (11/3/2016), yang ditulis Kompas.com dalam artikel "Ratna Sarumpaet: Ahok Sudah Beli Tentara, Kepolisian, dan KPK".

"Ahok bisa beli apa aja, dia sudah beli tentara, dia beli kepolisian, dia beli KPK," kata Ratna saat itu.

Artikel ini pun kemudian ditautkan oleh akun Twitter TNI AU yang mempertanyakan argumentasi Ratna dengan nada humor.

"Bu @RatnaSpaet pegang kwitansinya? Boleh lihat Bu?" tulis akun itu.

Tidak diam, Ratna pun membalas lagi, "Itu Asumsi @_TNIAU Media tdk liat konteks. Asumsi itu muncul krn sesuai UU tugas TNI bukan mengawal Penggusuran tapi melindungi Negara, bangsa".

TNI AU kembali membalas kicauannya dengan menyoroti kata "asumsi" yang ditulis oleh Ratna. "Come on..Bu @RatnaSpaet, tuduhan seserius itu Ibu bilang "asumsi"?"

Perbincangan antara dua akun Twitter ini pun kemudian banyak direspons oleh pengguna akun lainnya. Kebanyakan dari mereka membela TNI Angkatan Udara yang dianggap tepat merespons Ratna dengan lelucon santai, tetapi menyentil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com