Hal tersebut menyusul putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali.
Menurut dia, kesepakatan telah dibuat pada 18 Desember 2015 lalu bahwa munas akan diselenggarakan untuk mengakhiri konflik internal partai sekaligus konsolidasi menyeluruh.
Saat itu juga disepakati bahwa kepastian mengenai pelaksana munas akan menunggu kepastian hukum. Dengan demikian, saat putusan MA keluar, pelaksana yang sah adalah hasil Munas Bali.
(Baca: Putusan MA Buyarkan Rencana Munas Golkar)
Idrus menganggap, Munas Riau dijadikan pelaksana apabila belum ada kekuatan hukum tetap.
"Pada 29 Februari lalu, memang keluar putusan MA yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang intinya adalah menyatakan Munas Bali yang sah," ujar Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Idrus menambahkan, komunikasi telah dilakukan oleh kedua kubu, termasuk membuat kesepahaman bahwa kubu Bali sebagai penyelenggara munas. Namun, jika kubu Bali menjadi penyelenggara munas, maka nama musyawarah tersebut menjadi munas luar biasa (munaslub).
(Baca: Muladi: Golkar Hancur Lebur jika Munas Batal)
Kuncinya, lanjut dia, kepengurusan yang dihasilkan oleh munaslub hanya akan melanjutkan masa bakti hasil Munas Bali, yaitu sekitar tiga setengah tahun, hingga 2019.
"Saya kira, itu kesepakatan-kesepakatan yang ada sudah tinggal masalah waktu," kata Idrus.
Terkait waktu penyelenggaraan, lanjut dia, semua akan kembali pada rapat pleno DPP Partai Golkar sebagai forum yang sahih dalam penentuan.
"Saya kira, itu kepastian tentang pelaksanaan munaslub karena penyelenggaranya adalah DPP Partai Golkar Munas Bali dan masa kepengurusannya tinggal tiga setengah tahun," imbuhnya.
(Baca: Musyawarah Nasional Partai Golkar Mundur sampai Mei)
Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memastikan, Musyawarah Nasional Partai Golkar mundur dari rencana awal, yakni pertengahan April 2016.
"Direncanakan tentatif 27 Mei 2016 atau Juli 2016 seusai hari raya Idul Fitri," kata Bambang dalam pesan singkatnya, Selasa (8/3/2016).
Menurut dia, keputusan itu diambil saat rapat terbatas antara Ketua Umum Aburizal Bakrie dan sejumlah Ketua DPD I Partai Golkar, Senin (7/3/2016) malam. Adapun pertemuan semalam merupakan tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya antara Aburizal dan Agung Laksono.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.