Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Perjelas soal Seruan Boikot Israel

Kompas.com - 08/03/2016, 21:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq meminta Presiden Joko Widodo memperjelas pernyataannya terkait rencana memboikot produk-produk Israel.

Ia mengatakan, ada alat pertahanan dan keamanan Indonesia yang menggunakan produk Israel. (Baca: Jokowi Dorong Negara OKI Boikot Produk Israel)

"Apakah boikot itu menyangkut produk-produk konsumsi atau juga produk pertahanan keamanan? Banyak alat penyadapan yang merupakan produk Israel di beberapa lembaga," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Menurut dia, beberapa radar yang digunakan di Indonesia merupakan produk Israel, meskipun dibeli dari beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat.

Mahfudz mengatakan, Indonesia sebenarnya tidak tergantung dengan produk pertahanan dan keamanan Israel karena sumber pengadaan alat pertahanan berasal dari Rusia dan AS. (Baca: Istana: Maksud Jokowi Boikot Kebijakan Israel di Palestina)

"Selama ini, kita membeli radar dari Eropa dan Amerika Serikat dari produk Israel. Namun, apakah itu berafiliasi dengan perusahaan Israel atau tidak?" ujarnya.

Dia meminta Presiden memperjelas apakah seruan itu hanya sebatas seruan moral atau seruan politik.

Jika hal itu merupakan seruan moral, maka tidak perlu aturan rinci. Sebaliknya, jika seruan itu terkait kebijakan politik, maka harus ada peraturan presiden sehingga tidak menciptakan kebingungan di masyarakat. (Baca: Fadli Zon Puji Jokowi yang Serukan Boikot Produk Israel)

Ajakan boikot Israel

Sebelumnya, Presiden Joko Widodomendorong negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memboikot produk-produk Israel.

Dorongan itu merupakan salah satu bentuk peningkatan dukungan OKI terhadap kemerdekaan Palestina.

"Penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan (Palestina)," ujar Jokowi dalam pidato penutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa (LB) ke-5 OKI di Jakarta Convention Center, Senin (7/3/2016) sore.

Presiden mengatakan, terdapat urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina melalui sejumlah langkah-langkah konkret, yaitu penguatan tekanan kepada Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan.

Jokowi juga meminta semua anggota OKI menguatkan dukungan politis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Palestina-Israel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com