Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andai Bung Karno Masih Hidup, Partai Politik Bisa Dikubur Hidup-hidup

Kompas.com - 16/02/2016, 14:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata
Presiden Sukarno pernah marah besar pada partai politik. Kemarahan itu sampai dua kali digelorakan Bung Karno, yaitu ketika berpidato di forum pertemuan wakil-wakil pemuda dari semua parpol pada 28 Oktober 1956, dan dua hari kemudian pada 30 Oktober 1956 di depan kongres persatuan guru.

Pasalnya partai politik suka main sikut dan berkonflik terus. Panggung politik pun selalu gaduh. Padahal stabilitas amat dibutuhkan bagi bangsa yang baru merdeka.

"Ke luar kita selalu berkata: bersatu, bersatu, bersatu! Bahkan aktif mempersatukan, aktif mempersatukan! Paradoks ke dalam bagaimana, saudara-saudara? Kita sikut-sikutan satu sama lain!.... Sekarang ini saudara-saudara kita terpecah belah! Dan terpecah-belah bukan hanya oleh rasa suku, bukan oleh rasa kedaerahan," ujar Bung Karno dalam pidatonya yang  lantang. 

Kemudian, Bung Karno melanjutkan, "Ada penyakit yang kadang-kadang bahkan lebih hebat  daripada rasa suku dan rasa daerah! Yaitu penyakit apa? Penyakit kepartaian saudara-saudara! Ya, terus terang saja saudara-saudara: penyakit kepartaian!"

Partai telah membuat elemen bangsa berhadap-hadapan. Bahkan pada Pemilu 1955, situasinya begitu mengenaskan. Meskipun dianggap pemilu yang sangat demokratis, tetapi menurut Bung Karno, membuat tenaga bangsa remuk-redam.

Karena parpol saling sikut dan berkonflik, Maka, Bung Karno pun berteriak: "Marilah sekarang bersama-sama kita menguburkan semua partai!".

Memang terlihat otoriter dan antidemokrasi. Namun, barangkali karena rasa kesal Bung Karno sudah di ubun-ubun.  Seandainya saja Bung Karno berusia panjang sampai zaman sekarang, bukan tak mungkin, akan meneriakkan kembali penguburan parpol-parpol. Sebab, perilaku parpol tak berubah juga.

Sekarang pun sama, suka bikin gaduh, saling sikut, berantem. Di DPR, misalnya, mereka tak malu berebut kursi dan jabatan seperti pernah ditunjukkan politisi Partai Golkar tahun lalu. Tahun 2015, konflik internal Golkar memang sedang panas-panasnya, antara kubu Munas Jakarta versus kubu Munas Bali.

Tahun 2014 di DPR juga heboh saat penetapan Alat Kelengkapan Dewan. Kala itu juga sedang panas-panasnya kontestasi dua koalisi: Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Saat rapat di DPR itulah, politisi PPP sempat membalikkan meja sehingga botol minuman atau mikrofon berjatuhan.

Konflik internal PPP pun malah mengeras menjadi dua kubu antara kubu Munas Surabaya versus kubu Munas Jakarta. Sampai sekarang dua kubu masih bersitegang. Padahal jalan ke arah islah mulai dibangun, antara lain lewat Silatnas pada beberapa pekan lalu.

Parpol dan DPR memang tak habis-habisnya membuat kegaduhan. Pertarungan KIH yang mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan KMP yang oposisi sungguh melelahkan.

Di DPR mereka rebutan posisi. KMP memang menguasai DPR, sampai-sampai PDI-P yang menang Pemilu 2014 saja gigit jari. Karena, sebelum-sebelumnya pemenang Pemilu otomatis dapat kursi Ketua DPR. Namun, kursi itu diambil oleh Partai Golkar. Dan, anehnya baru periode sekarang Ketua DPR yang dijabat Setya Novanto harus lengser setelah kasus "papa minta saham" PT Freeport  Indonesia terbongkar.

Politisi DPR memang banyak yang terjerat kasus korupsi, termasuk yang tangkap tangan. Sedihnya, politisi DPR tak kapok-kapok. Tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus sebelumnya di mana para politisi ditangkap KPK karena terlibat korupsi di berbagai proyek.

Tak heran citra DPR di mata publik sangat buruk. Misalnya saja, survei Populi Center pada Januari 2015 menyebutkan DPR adalah lembaga terkorup. Tingkat ketidakpercayaan publik terhadap parpol sangat tinggi. Dari survei tersebut, hanya 12,5 persen responden yang percaya pada parpol.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com