Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono: Ada Cara-cara Preman Ingin Gagalkan Pelantikan Pimpinan Organisasi Sayap Kosgoro

Kompas.com - 12/02/2016, 17:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pengurus Pusat Kolektif Kosgoro 1957 Agung Laksono mengungkapkan, ada upaya menggagalkan proses pelantikan ketua umum organisasi sayap ormas Partai Golkar tersebut sehingga pelantikan yang seharusnya dilangsungkan di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (12/2/2016), harus dibatalkan.

Sedianya, ada empat ketum organisasi sayap yang akan dilantik pada sore ini, yaitu Ketum Himpunan Pengusaha Kosgoro 1956, Himpunan Mahasiswa Kosgoro 1957, Barisan Muda Kosgoro 1957, dan Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro 1957.

"Ada cara-cara preman, gembok pakai rantai. Jadi, lebih baik ditunda saja. Saya tidak rela kalau kader saya harus berkelahi secara fisik," kata Agung saat dihubungi Kompas.com.

Agung mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Aburizal Bakrie, sebelum berencana ingin menggelar pelantikan di Kantor DPP Partai Golkar. Ia mengklaim, Aburizal telah memberikan izin tersebut.

(Baca: Kantor DPP Golkar Dikunci, Pelantikan Pengurus Kosgoro Batal)

"Tadi setelah mendengar kabar digembok, lalu saya SMS Pak Ical dan bilang batal. Beliau kaget juga kenapa bisa demikian," ujarnya.

Agung sendiri enggan membeberkan siapa pihak yang ingin membatalkan proses pelantikan tersebut.

Hanya saja, ia meminta kepada semua kader Kosgoro untuk menahan diri agar tidak terpancing isu yang justru memperkeruh suasana rekonsiliasi dan konsolidasi Partai Golkar menjelang penyelenggaraan musyawarah nasional.

"Mungkin ada yang iri dengan pihak kami. Kan selama ini ada pihak yang mengaku-ngaku sebagai pimpinan Kosgoro," ujarnya.

(Baca: Kader Kosgoro Tak Boleh Masuk Kantor DPP Golkar, Upaya Rekonsiliasi Dipertanyakan)

Agung menegaskan, hingga saat ini, belum ada pergantian struktur pimpinan PPK Kosgoro 1957. Sebab, masa jabatan PPK Kosgoro baru berakhir pada 2018 mendatang.

Sementara itu, empat pimpinan ormas yang akan dilantik sore ini merupakan produk musyawarah pimpinan nasional organisasi sayap tersebut yang diselenggarakan serentak pada Januari 2016 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com