Golkar Diminta Bentuk Kepanitiaan Munas yang Rekonsiliatif dan Berkeadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar mendesak DPP Partai Golkar untuk segera membentuk kepanitiaan Musyawarah Nasional.

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung mengatakan, kepanitiaan munas tersebut harus memenuhi unsur rekonsiliatif dan berkeadilan dengan cara melibatkan pihak-pihak yang bertikai.

"Sehingga semua merasakan ikut serta di dalam proses penyelenggaraan munas itu," kata Akbar di Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2016).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan, munas harus mengacu kepada aturan-aturan dalam dalam organisasi, khususnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Pembentukan kepanitian itu harus dilakukan dalam satu rapat pleno DPP Partai Golkar yang dilakukan secara terbuka dan demokratif serta senantiasa memperhatikan aspirasi yang berkembang di dalam rapat tersebut.

Dewan Pertimbangan Golkar telah mengadakan pertemuan tadi malam yang dihadiri oleh anggota-anggotanya, termasuk para tokoh senior yang pernah aktif di pemerintahan dan DPR.

Butir pertimbangan lainnya seperti permintaan bagi DPP Partai Golkar untuk menata secara adil dan setara dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai serta benar-benar mencerminkan bentuk penyelesaian konflik secara menyeluruh menuju rekonsiliasi total melalui munas yang demokratis.

Kepesertaan dari daerah-daerah, lanjut Akbar, juga diharapkan mengacu pada hasil Munas Riau tahun 2009.

"Hal ini kami anggap penting untuk menghindari kembali terjadinya potensi perpecahan akibat tidak adanya ketidakpuasan," ucap Akbar.

Pertemuan Dewan Pertimbangan semalam juga menghasilkan beberapa butir lain, antara lain terkait desakan agar munas diselenggarakan selambatnya Maret 2016 dan meminta DPP untuk rehabilitasi nama kader partai yang pernah dipecat.