Wapres Meminta Tokoh Agama Rangkul Mantan Gafatar

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta tokoh agama di Indonesia untuk merangkul mantan pengikut Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) guna meluruskan pemikiran mereka.

"Tentu, pertama, ideologinya harus diluruskan. Itu jadi tugas, katakanlah, majelis ulama; tugas para dai; dan sebagainya," kata Jusuf Kalla atau JK saat ditemui di Kantor Wapres, Jakarta pada Kamis (21/1/2016).

Menurut Wapres, selama para mantan pengikut Gafatar tidak melakukan tindakan kriminal, mereka perlu dilindungi dan diterima oleh masyarakat.

Organisasi Gafatar, kata JK, perlu dibubarkan karena melanggar aturan-aturan umum, dan ideologinya perlu diluruskan sesuai nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Manusia kan di mana pun boleh minta maaf, boleh taubat. Masa Tuhan saja menerima taubat, kita tidak mau menerima kalau dia sudah kembali pada pemikiran-pemikirannya itu," kata JK.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menginstruksikan kepada bupati dan wali kota setempat untuk segera membekukan izin organisasi Gafatar yang sudah diterbitkan.

Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim menyepakati agar surat keterangan terdaftar (SKT) yang diberikan kepada Gafatar segera dicabut.

Pertimbangan untuk mencabut SKT organisasi Gafatar didasari data dan informasi yang dikumpulkan terkait kiprah Gafatar di Kalimantan Timur.

Selain itu, ratusan mantan anggota Gafatar di Desa Karya Jaya, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Kamis mengucapkan syahadat sebagai ikrar mereka untuk kembali ke ajaran Islam.