Tolak Rekonsiliasi, Kubu Aburizal Anggap Mahkamah Partai Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya masih pikir-pikir untuk mengikuti rekomendasi yang akan diambil Mahkamah Partai Golkar terkait langkah islah dengan kubu Agung Laksono.

Bambang menganggap Mahkamah Partai dari hasil kepengurusan Munas Riau 2009 yang dipimpin Muladi itu tidak mempunyai dasar hukum untuk bersidang.

"Karena kalau kepengurusan Munas Riau dikatakan sudah berakhir 31 Desember 2015, Mahkamah Partai juga demikian," kata Bambang saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/12/2015).

Bambang mengatakan, berdasarkan ketentuan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, Mahkamah Partai merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari DPP Golkar.

"Saya agak gagal paham kalau dikatakan Mahkamah Partai masih hidup, DPP-nya mati," ujar dia.

Daripada mengikuti rekomendasi yang akan diambil Mahkamah Partai, Bambang menilai akan lebih baik jika kubunya menunggu putusan inkrah di Mahkamah Agung. (baca: Akbar Tandjung: Siapa Itu Nurdin Halid, Pernah Berbuat Apa bagi Golkar?)

Saat ini, kubu Agung Laksono mengajukan kasasi ke MA atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai ketidakabsahan pelaksanaan Munas Ancol.

Bambang meyakini, kubu Agung akan kembali kalah di kasasi dan Menkumham Yasonna Laoly akan segera mengesahkan Munas Bali.

"Kalau kita sih santai saja, tinggal menunggu keputusan inkrah MA. Dan itu tidak akan lama lagi," ujarnya.

Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi akan mengumpulkan anggota lainnya untuk menggelar sidang pembentukan kepengurusan transisi. (Baca: Dorong Munas Golkar, Akbar Tandjung Diberi Sanksi Kubu Aburizal)

Kepengurusan ini diharapkan dapat menggelar musyawarah nasional dalam rangka rekonsiliasi partai berlambang beringin itu.

"Kami merencanakan besok sore di suatu tempat, Mahkamah Partai akan rapat tertutup," kata Muladi di salah satu restoran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2016).

Ketua DPD I Partai Golkar kubu Aburizal disebut sepakat menolak usulan pelaksanaan munas sebelum tahun 2019.

Hal itu disepakati dalam rapat konsolidasi antara elite DPP Partai Golkar hasil Munas Bali dan para ketua DPD I di Sanur, Bali, Senin (4/12/2015).

"Ketua DPD I se-Indonesia tidak berkehendak melakukan munas ataupun munas luar biasa sebelum 2019," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid, saat dihubungi Kompas.com, Selasa.