PDI-P Nilai "Reshuffle" Harus Dilakukan untuk Tingkatkan Kinerja Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

PDI-P, menurut Hasto, hanya akan memberikan saran apabila diminta oleh Presiden.

"Ketika PDI-P ditanya, tentu saja kami akan beri masukan bahwa reshuffle harus dilakukan dalam kaitannya untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintah," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (4/12/2015).

Hasto menilai situasi global saat ini memang tidak mudah, bukan hanya bagi Indonesia, melainkan juga bagi negara-negara lainnya.

Hasto menyinggung negara-negara tetangga, seperti Jepang dan Australia, yang sudah beberapa kali melakukan reshuffle.

"Tantangan yang dihadapi pemerintah memang tidak ringan. Lebih baik kami mendorong agar pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2016 ini lebih cepat bekerja untuk rakyat," ujarnya.

Hasto tak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah Presiden sudah meminta saran dari PDI-P terkait reshuffle kabinet.

"Justru kami minta saran dari Presiden. Dalam rakernas nanti, kami persilakan Presiden untuk memberikan arahan dalam rakernas," tutur Hasto.