Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amankan Kaltara, Mabes Polri Tambahkan Personel Brimob

Kompas.com - 21/12/2015, 10:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mabes Polri menambah pasukannya di Kalimantan Utara. Hal itu menyusul perusakan dan pembakaran Kantor Gubernur Kalimantan Utara oleh salah satu pendukung pasangan calon kepalaa daerah pasca-rekapitulasi Pilkada tingkat provinsi, Sabtu (19/12/2015) lalu.

"Untuk back up pengamanan di Kalimantan Utara, ada tambahan sebanyak 2 SSK (satuan setingkat kompi) Brimob," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto," Senin (21/12/2015) pagi.

Sebelumnya, di provinsi tersebut hanya dijaga oleh 1 SSK atau setara dengan 100 personel. Artinya, jumlah personel yang akan ditempatkan di Kaltara yakni sebanyak 3 SSK.

Agus menambahkan, sejauh ini pihaknya telah menangkap 18 orang pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah. Mereka diduga kuat provokator dan pelaku perusakan serta pembakaran.

Namun, belum diketahui apakah mereka itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum.

Mendagri pantau via "video conference" 

Pada Minggu (20/12/2015), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menggelar video conference dengan pejabat Gubernur Kaltara. Tjahjo memantau langsung pasca-kericuhan yang terjadi di sana.

Melalui Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riatmadji, Tjahjo mengatakan, semua pegawai lingkup Setda Provinsi Kaltara hadir untuk membersihkan bekas pecahan kaca pasca-kericuhan Sabtu siang.

"Pantauan Pak Menteri, kalau gedung masih aman. Namun, sejumlah ruangan kacau," kata Dodi.

Semua ruangan berkaca dipecahkan para demonstran. Mereka juga melakukan aksi pembakaran sehingga api menjalar ke dinding gedung. Beruntung, api tidak melahap gedung. Api hanya menghanguskan dinding sebagian gedung.

Tjahjo menyebutkan, aksi anarkistis itu mencederai demokrasi. Seharusnya, bila tak puas dengan hasil rekapitulasi suara, pendukung atau sang pasangan menyalurkannya lewat mekanisme hukum, misalnya ke Mahkamah Konstitusi (MK), bukanya merusak fasilitas.

Sebelumnya, sidang pleno hasil rekapitulasi Pilkada Provinsi Kaltara di Gedung Serbaguna, Kompleks Kantor Gubernur di Tanjung Selor, berlangsung ricuh.

Pendukung pasangan calon Yusuf SK-Martin merasa tidak puas atas hasilnya. Mereka merusak kantor dan mobil yang diparkir di halaman gedung.

Massa pendukung pasangan nomor urut satu ini juga sempat melakukan aksi pembakaran  sebagian gedung dan kendaraan di sana. Untungnya, api bisa cepat dipadamkan petugas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com