Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Cecar Johan Budi soal "SOP" hingga Kehadiran Luhut di Gedung KPK

Kompas.com - 14/12/2015, 20:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal, mencecar sejumlah pertanyaan kepada calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi.

Johan yang merupakan pimpinan sementara KPK mendapat giliran ketiga dalam proses uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan, Senin (14/12/2015).

Awalnya, Akbar meminta Johan menunjukkan prosedur operasional standar (standard operational procedure--SOP), yang dimiliki KPK dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Akbar, selama ini KPK tidak pernah dapat memperlihatkan SOP yang mereka miliki kepada DPR.

Selanjutnya, Akbar juga mempertanyakan langkah yang diambil KPK pasca-munculnya wacana publik untuk mengusung Abraham Samad sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo saat Pilpres lalu.

Sebab, secara mendadak Abraham yang saat itu menjadi Ketua KPK, sudah mengetahui jika dirinya tidak jadi diusung sebagai cawapres.

"Waktu itu pas dia ketemu Hasto Kristiyanto, dia tahu tidak akan jadi cawapres. Apakah KPK ambil inisiatif untuk bergerak lebih jauh?" ucap Akbar di Kompleks Parlemen.

Akbar juga mempersoalkan keberadaan sejumlah penyidik yang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Dari sejumlah penyidik yang dimiliki KPK, menurut informasi yang ia terima, ada beberapa yang masih berstatus mahasiswa bahkan bekerja di salah satu toko retail.

"Saya juga mau bertanya, kenapa saksi yang diperiksa KPK itu tidak boleh didampingi pengacara?" kata dia.

Lebih jauh, Akbar mempertanyakan sikap pimpinan KPK yang terkesan ambigu.

Ketika sebuah kasus pidana menghinggapi salah seorang penyidiknya yang sedang menangani kasus korupsi, Noel Baswedan, pimpinan KPK menganggap hal tersebut sebagai sebuah kriminalisasi.

Namun, hal berbeda dilontarkan ketika penyidik instansi lain diduga terlibat kasus pidana saat mengusut perkara korupsi.

"Terakhir, saya ingin bertanya. Tidak pernah ada pada masa sebelumnya ada menteri senior hadir ketika Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella diperiksa sebagai tersangka dan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh diperiksa sebagai saksi, Luhut (Menko Polhukam) datang. Ini kenapa?" tanya Akbar.

Jawaban Johan

Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman yang menjadi pimpinan saat uji kompetensi tersebut, lantas memberikan kesempatan kepada Johan untuk menjawabnya secara langsung.

Terkait SOP, menurut dia, sejak awal KPK sebenarnya telah menyerahkan hal itu bersama dengan hasil audit kinerja KPK beberapa waktu lalu.

Sedangkan, terkait kasus Abraham, Johan secara tegas membantah KPK telah melakukan penyadapan guna memuluskan jalan politik Abraham.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com