Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Widjojanto Sebut UU KPK Jadi UU yang Paling Sering Di-"Judicial Review"

Kompas.com - 11/12/2015, 22:07 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menuturkan, salah satu undang-undang di Indonesia yang paling sering dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi adalah UU KPK.

"Ini yang menarik, Undang-Undang KPK itu sudah 17 kali di-judicial review dan yang mengajukan untuk para koruptor," ujar Bambang dalam sebuah diskusi di Festival Antikorupsi 2015, di Kota Bandung, Jumat (11/12/2015).

"Ini mungkin undang-undang yang paling sering di-judical review," kata dia

Ia menuturkan, upaya untuk melakukan judicial review UU KPK adalah salah satu bentuk upaya sistematis yang dilakukan oleh para koruptor untuk melemahkan undang-undang tersebut.

"Itu adalah salah satu delegitimasi melalui itu dan 80 persen yang melakukan judicial review (UU KPK) adalah koruptor yang sedang menjalani proses hukum dan sudah diputus," ucap Bambang.

"Jadi bohong kalau ada yang mengatakan judicial review itu untuk menguatkan UU KPK," ujar dia.

Menurut Bambang, seringnya UU KPK di-judicial review juga menunjukkan fenomena kemampuan para koruptor melakukan konsolidasi jauh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat sipil untuk mengorganisasikan dan mengoordinasikan kemampuannya.

"Sehingga, kalau kita tidak melakukan gebrakan-gebrakan maka kita akan kalah cepat. Dan media harus mempunyai keberpihakan yang luar biasa, bukan hanya memberitakan semata," ujar Bambang.

Lebih lanjut ia mengatakan, upaya lain untuk melemahkan KPK adalah dengan menarik "orang-orang terbaik" yang dimiliki oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Orang-orang terbaik di KPK dicopot, diambil, dikembalikan ke instansi asal. Sumber daya KPK dihabisin, ibaratnya," kata dia.

Oleh karena itu, melalui Festival Antikorupsi 2015 yang mengusung tema "Berbagi Peran Membangun Negeri, Berbagi Peran Memberantas Korupsi", dirinya mengajak semua warga yang hadir pada acara tersebut untuk menolak revisi UU KPK agar jangan sampai masuk Prolegnas DPR RI tahun depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com