Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Slot Orbit 123 BT Dipertahankan untuk Indonesia

Kompas.com - 04/12/2015, 13:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia akan mempertahankan slot orbit Satelit Geo 123 BT untuk satelit L-band. Rencana itu mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (4/12/2015), Jokowi mengatakan bahwa penggunaan satelit bergerak (L-band) sangat penting untuk membantu komunikasi di daerah-daerah terpencil.

Satelit tersebut juga berguna untuk berkomunikasi menjaga laut Indonesia dan memperkuat sistem pertahanan. 

"Membantu komunikasi maritim, membantu vessel monitoring system, membantu komunikasi pertahanan dan keamanan, membantu komunikasi dalam bencana untuk SAR misalnya. Kegunaan satelit bergerak sangat besar bahwa slotnya harus diambil," kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi ingin slot orbit Satelit Geo 123 BT tetap dimiliki Indonesia. Ia ingin kementerian terkait membuat rincian teknis, termasuk pembiayaannya.

Di lokasi yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan, di seluruh dunia hanya terdapat delapan satelit L-band dan salah satunya dimiliki Indonesia.

Satelit tersebut diluncurkan Indonesia pada tahun 2000 dari Kazakhstan dan dikelola oleh ACeS PSN. Rudiantara menyatakan, frekuensi slot orbit Satelit Geo 123 BT akan diincar banyak negara jika didiamkan kosong oleh Indonesia.

Slot orbit itu kosong setelah satelit L-band mengalami kebocoran bahan bakar dan deorbit atau keluar dari orbit pada awal 2015.

"Slot itu kayak tempat parkir. Kalau (ingin) mempertahankan, kita harus isi. Sekarang kita menyiapkan bagaimana agar slot tersebut tetap dimiliki Indonesia," ucap Rudiantara.

Opsi yang berkembang, kata Rudiantara, Indonesia akan meminjam satelit untuk mengisi kekosongan di slot orbit tersebut dan dibuka wacana untuk membagi beban pembiayaan dengan swasta.

Alasan peminjaman satelit ditempuh karena Indonesia memerlukan waktu sekitar tiga tahun untuk membuat satelit.

"Pada akhirnya kita harus punya satelit kita di sana. Kalau kita membuat satelit kan perlu waktu tiga tahun. Kalau nunggu tiga tahun berisiko, slotnya bisa diambil orang," ungkap Rudiantara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com