Korupsi Wisma Atlet, Mantan Kadis PU Sumsel Divonis Tiga Tahun Penjara

"Menyatakan terdakwa, terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kedua," ujar hakim Sutio Jumagi Akhirno di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Selain itu, Rizal dituntut membayar denda Rp 150 juta subsider dua bulan kurungan. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut lima tahun dan enam bulan penjara.

Hakim menimbang hal yang memberatkan yaitu perbuatan Rizal tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Adapun hal yang meringankan, Rizal dianggap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.

"Terdakwa sudah mengembalikan uang yang dinikmatinya dan berjasa menyukseskan Sea Games ke-26 di Palembang," kata hakim.

Rizal juga tidak dibebankan membayar uang pengganti karena sudah mengembalikan uang sebesar Rp 400 juta, termasuk dari PT DGI, melalui penyidik KPK.

Berdasarkan dakwaan, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menyatakan kesiapan Sumsel menjadi tuan rumah SEA Games XXVI tahun 2011 dengan membangun Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna.

Alex kemudian menyampaikan surat bantuan pembangunan Wisma Atlet kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat itu dijabat Andi Mallarangeng.

Rencana anggaran biaya yang diajukan sebesar Rp 416,755 miliar.

Bersama dengan sejumlah pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rizal menetapkan PT Duta Graha Indah (DGI) sebagai pemenang lelang umum dalam pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Provinsi Sumatera Selatan.

Ia melakukan pertemuan dengan PT DGI sebelum proses lelang, dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang tanpa menggunakan jasa konsultan perencana dalam kegiatan perencanaan teknis pembangunan.

Rizal diduga memengaruhi panitia pengadaan barang dan jasa untuk mengusulkan PT DGI sebagai pemenang lelang dan mempengaruhi panitia untuk membuat harga perkiraan sendiri berdasarkan anggaran yang dibuat PT DGI.

Atas perbuatannya, Rizal disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.