Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benarkah Ada Upaya Menyuap MKD Rp 27 Miliar dalam Kasus Setya Novanto?

Kompas.com - 26/11/2015, 16:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah sorotan masyarakat tentang dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, muncul desas-desus tentang adanya upaya suap kepada Mahkamah Kehormatan Dewan yang tengah menangani kasus tersebut.

Seperti dikabarkan oleh Tribunnews.com, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang sempat mengatakan bahwa ada oknum yang menyiapkan uang terkait kasus tersebut.

"Siap enggak buat... 2 juta (dollar AS) sudah siap," kata Junimart menirukan ucapan oknum tersebut seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (24/11/2015).

Junimart tidak menjelaskan lebih detail tentang maksud oknum yang mendatanginya tersebut. "Gue bilang, enggak bisa gue," kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, oknum tersebut adalah salah seorang anggota DPR. Menurut oknum itu, uang tersebut juga mengalir ke tenaga ahli di MKD.

Junimart mengaku sudah mengonfirmasi hal tersebut kepada salah seorang tenaga ahli dan dibantah.

"Benar enggaknya, dia (tenaga ahli) yang tahu. Gue enggak mau tahu, tinggal cross check saja," kata dia.

Membantah

Ketika Kompas.com mengonfirmasi hal tersebut, Kamis (26/11/2015), Junimart menampik adanya oknum DPR yang menawarkan uang.

Menurut dia, memang ada sejumlah anggota DPR yang melobinya agar ia tidak bersikap terlalu keras dalam masalah ini.

"Ya, biasa, ketemu teman, 'Gimana situasi, Bang? Aman? Tolong dibantulah itu teman kita'. Saya jawab, 'Ya, nantilah kita lihat ya di persidangan'," kata Junimart.

Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada yang melobi hingga menawarkan uang.

"Kalau ada yang berani nawarin gue begitu, konyol itu, mana berani," kata dia.

Secara terpisah, Ketua MKD Surahman Hidayat menyatakan tidak pernah ditawari apa pun dalam penanganan kasus tersebut. Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu tidak mau ambil pusing dengan pengakuan Junimart.

"Enggak usah MKD disibukkan yang lain, harus fokus. MKD tidak perlu urus soal isu, urus tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saja. Ini sudah berat. Fokus, biar cepat selesai," kata Surahman.

Anggota MKD, Syarifudin Sudding, juga mengaku tidak pernah ada tawaran untuk mengamankan kasus itu.

Politisi Partai Hanura itu mendorong Junimart untuk membuka siapa oknum anggota DPR yang berupaya melakukan suap itu. Ia ingin agar Junimart mengklarifikasi hal tersebut pada rapat internal MKD.

"Saya kira kita akan meminta dan mendesak Junimart untuk membuka karena ini sudah percobaan penyuapan, melakukan tindakan percobaan penyuapan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com