Basis Data Dinilai Mampu Kurangi Biaya Politik dalam Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengurangi biaya politik dalam pemilu adalah dengan memanfaatkan basis data dukungan.

"Penting untuk tahu di mana partai kuat, partai lemah, agar kandidat tidak perlu mengeluarkan uang besar untuk pemenangan," ujar Titi dalam diskusi yang digelar Sinyal Sosial di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

"Inilah kenapa perlu dilakukan pemetaan," ucapnya.

Menurut Titi, kekuatan data memiliki relasi yang kuat dengan ongkos politik, misalnya dalam pelaksanaan pilkada.

Selama ini, keterbatasan data membuat banyak kandidat mengeluarkan uang mulai sejak mendapatkan tiket pencalonan, atau mahar politik bagi partai.

Belum lagi, calon-calon yang berasal dari internal partai dan tidak populer harus mengeluarkan uang untuk melakukan politik uang.

Tak hanya itu, kandidat yang khawatir tidak terpilih akan berupaya menyuap penyelenggara dan menyuap hakim saat proses sengketa dengan biaya yang besar.

"Kalau tidak punya data, uang jadi alat kuasa yang bisa mengarah pada tindakan ilegal," kata Titi.

Menurut Titi, dengan memiliki basis data yang memadai, seorang calon kandidat dapat melakukan dialog atau komunikasi politik dengan pemilih dengan lebih efektif.

Selain itu, kandidat akan terhindar dari politik uang yang biasanya menghabiskan dana yang cukup besar.