Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Reshuffle", Nasdem Ingatkan Rizal Ramli Tidak Dahului Jokowi

Kompas.com - 19/11/2015, 09:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR Johnny G Plate mengingatkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli agar tak mendahului Presiden Joko Widodo terkait persoalan perombakan kabinet. Perombakan kabinet atau reshuffle merupakan wewenang penuh Presiden.

"Keputusan reshuffle kabinet menjadi domain Presiden, bukan menteri. Kecuali, menteri tersebut diautorisasi oleh Presiden," kata Johnny dalam pesan singkatnya, Kamis (19/11/2015).

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, daripada berbicara perombakan kabinet, lebih baik Rizal fokus membangun komunikasi politik yang baik. (baca: "Potensi Konfliknya Sangat Besar Kalau PAN Masuk Kabinet")

Selain itu, ia juga meminta Rizal segera membenahi persoalan kemaritiman yang menjadi tugas pokoknya.

"Kinerja dan koordinasi para menteri sektor ekonomi, investasi, industri dan infrastruktur perlu lebih ditingkatkan. Masyarakat berharap seperti itu, perbaikan yang lebih dirasakan oleh masyarakat di bidang tersebut," ujarnya.

Rizal Ramli sebelumnya mengungkapkan sinyalemen bahwa perombakkan kabinet jilid II akan dilakukan Presiden pada akhir 2015, khususnya di pos menteri sektor ekonomi dan hukum. (baca: Rizal Ramli: "Reshuffle" Jilid II Akhir 2015 di Bidang Hukum dan Ekonomi)

"Kemungkinan sebelum akhir tahun ada 'reshuffle' (perombakkan) jilid dua, di mana Pak Jokowi akan memilih orang-orangnya di bidang hukum dan ekonomi," kata Rizal dalam paparannya di "CORE Economic Outlook" di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Perombakan kabinet jilid II, menurut Rizal, diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan perekonomian yang sedang terjadi.

Rizal baru masuk kabinet pada pertengahan Agustus 2015. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengakui bahwa pertemuan petinggi partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengannya dan Presiden pada Kamis (12/11/2015) malam, membahas wacana reshuffle kabinet.

Namun, kata JK, Presiden sudah memberikan pernyataan terkait reshuffle dalam pertemuan itu. (baca: JK: Presiden Menyampaikan, Belum Waktunya "Reshuffle")

"Ya, termasuk pula (membahas) masalah politik, masalah reshuffle tentu juga jadi bagian dari pada pembicaraan. Presiden menyampaikan belum waktunya kita reshuffle," ujar JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com