JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR Johnny G Plate mengingatkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli agar tak mendahului Presiden Joko Widodo terkait persoalan perombakan kabinet. Perombakan kabinet atau reshuffle merupakan wewenang penuh Presiden.
"Keputusan reshuffle kabinet menjadi domain Presiden, bukan menteri. Kecuali, menteri tersebut diautorisasi oleh Presiden," kata Johnny dalam pesan singkatnya, Kamis (19/11/2015).
Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, daripada berbicara perombakan kabinet, lebih baik Rizal fokus membangun komunikasi politik yang baik. (baca: "Potensi Konfliknya Sangat Besar Kalau PAN Masuk Kabinet")
Selain itu, ia juga meminta Rizal segera membenahi persoalan kemaritiman yang menjadi tugas pokoknya.
"Kinerja dan koordinasi para menteri sektor ekonomi, investasi, industri dan infrastruktur perlu lebih ditingkatkan. Masyarakat berharap seperti itu, perbaikan yang lebih dirasakan oleh masyarakat di bidang tersebut," ujarnya.
Rizal Ramli sebelumnya mengungkapkan sinyalemen bahwa perombakkan kabinet jilid II akan dilakukan Presiden pada akhir 2015, khususnya di pos menteri sektor ekonomi dan hukum. (baca: Rizal Ramli: "Reshuffle" Jilid II Akhir 2015 di Bidang Hukum dan Ekonomi)
"Kemungkinan sebelum akhir tahun ada 'reshuffle' (perombakkan) jilid dua, di mana Pak Jokowi akan memilih orang-orangnya di bidang hukum dan ekonomi," kata Rizal dalam paparannya di "CORE Economic Outlook" di Jakarta, Rabu (18/11/2015).
Perombakan kabinet jilid II, menurut Rizal, diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan perekonomian yang sedang terjadi.
Rizal baru masuk kabinet pada pertengahan Agustus 2015. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengakui bahwa pertemuan petinggi partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengannya dan Presiden pada Kamis (12/11/2015) malam, membahas wacana reshuffle kabinet.
Namun, kata JK, Presiden sudah memberikan pernyataan terkait reshuffle dalam pertemuan itu. (baca: JK: Presiden Menyampaikan, Belum Waktunya "Reshuffle")
"Ya, termasuk pula (membahas) masalah politik, masalah reshuffle tentu juga jadi bagian dari pada pembicaraan. Presiden menyampaikan belum waktunya kita reshuffle," ujar JK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.