Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertamina Pastikan Surat Setya Novanto Sama seperti yang Beredar di Publik

Kompas.com - 18/11/2015, 18:26 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Pertamina (Persero) kembali memastikan keberadaan surat atas nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Setya Novanto kepada Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang membenarkan adanya surat tersebut.

Sebelumnya, Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro juga mengonfirmasikan hal yang sama.

Ahmad memastikan surat yang berisi soal penagihan sewa fasilitas bahan bakar minyak (BBM) di Terminal Merak dan PT Orbit Terminal Merak yang beredar di kalangan wartawan bukanlah surat palsu yang sengaja disebar.

"Surat asli, sama dengan foto yang beredar," kata Ahmad kepada Kompas.com, Rabu (18/11/2015).

Pernyataan Ahmad sekaligus meluruskan pernyataan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI yang menyatakan surat itu adalah palsu.

Sementara itu, Wianda mengatakan, Pertamina sebagai pihak yang dikirimi surat, terkait pelunasan utang, akan melakukan sesuai dengan prosedur dan mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik.

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Hani Tahapari membantah adanya surat itu. Menurut dia, DPR tak pernah mengeluarkan surat tersebut. 

Selain itu, ada perbedaan antara surat yang beredar itu dan surat resmi yang biasa dikeluarkan DPR. 

Di surat yang beredar, kop DPR berada di tengah. Adapun untuk surat yang asli, kop DPR berada di sisi kiri.

Selain itu, tidak ada nomor surat di kop surat yang beredar. (Baca: Setjen DPR Sebut Surat Setya Novanto Tagih Utang ke Pertamina Palsu)

"Oleh karena itu, saya nyatakan surat ini palsu," ucap Hani. 

Hani mengatakan sudah berkoordinasi dengan Novanto mengenai surat itu.

Novanto juga mengaku tidak mengetahui surat tersebut sehingga akhirnya Hani pun dipercaya untuk menyampaikan klarifikasi ke media. 

Hani beralasan, Setya Novanto tak bisa menyampaikan klarifikasi secara langsung karena ada kegiatan lain. 

"Pak Ketua sedang sibuk," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com