PPP dan Nasdem Sebut Ada Capim KPK yang Tak Layak Lolos Seleksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Delapan nama calon pimpinan KPK telah diserahkan Presiden Joko Widodo kepada DPR untuk menjalani proses fit and proper test.

Namun, Fraksi PPP dan Fraksi Nasdem menganggap ada sejumlah calon pimpinan yang dianggap tidak layak untuk lolos seleksi.

"Dari delapan nama yang disodorkan kepada kami, saya katakan ada tiga nama yang sangat tidak layak," kata anggota Fraksi Nasdem, Akbar Faisal, saat rapat dengar pendapat dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Selasa (17/11/2015) malam.

Meski begitu, Akbar enggan mengungkapkan siapa tiga nama yang dimaksud.

Begitu pula saat disinggung apa alasan yang membuat ketiga nama itu dianggap tak layak untuk lolos seleksi capim KPK.

"Saya belum bisa mengungkap itu karena belum masuk fit and proper test," kata Akbar saat dijumpai seusai RDP.

Sementara itu, anggota Fraksi PPP Arsul Sani menganggap ada empat calon pimpinan KPK yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dalam Pasal 29 huruf d disebutkan bahwa syarat pimpinan KPK yaitu "berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan".

"Kalau dilihat dari summary yang kami terima, saya tidak mau bilang tidak memiliki kemampuan. Tapi tidak memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 29 huruf d," kata Arsul.

Delapan anggota Pansel Capim KPK yang hadir dalam RDP itu belum menjawab pertanyaan dari kedua anggota fraksi itu.

Sebab, rapat diputuskan untuk ditunda sampai Rabu (18/11/2015) besok lantaran masih ada sejumlah anggota Dewan yang belum mendapat bahan paparan Pansel KPK.

Berikut ini delapan capim KPK yang diterima Presiden Jokowi dari Pansel:

Bidang Pencegahan Staf ahli Kepala BIN Saut Situmorang dan pengacara publik Surya Tjandra.

Bidang Penindakan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Jakarta Pusat Alexander Marwata dan Widyaiswara Madya Sespimti Polri Brigjen (Pol) Basaria Pandjaitan.

Bidang Manajemen Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Agus Rahardjo dan Direktur pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko.

Bidang Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring Pelaksana tugas pimpinan KPK, Johan Budi SP, dan akademisi Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif.

Delapan nama yang dipilih Pansel itu akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI bersama dua calon lainnya yang sudah diserahkan, yakni Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata.

Nantinya, DPR akan memilih lima orang untuk menggantikan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir masa tugasnya pada Desember 2015.