Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Potensi Konfliknya Sangat Besar Kalau PAN Masuk Kabinet"

Kompas.com - 15/11/2015, 15:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Budayawan Ridwan Saidi menilai, persoalan akan muncul jika Partai Amanat Nasional masuk ke dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ridwan mengatakan, bergabungnya PAN ke partai pemerintah membuat Jokowi kini berada dalam dua pilihan yang sulit.

Pilihan pertama, Jokowi bisa membenahi kabinet yang menurut dia memang saat ini bekerja jauh dari maksimal.

Namun, menteri-menteri yang berkinerja buruk selama ini justru berasal dari partai politik. Akibatnya, jika menteri-menteri dari parpol itu diganti dengan kader PAN, maka akan terjadi konflik antara Jokowi dan parpol yang selama ini sudsah mendukungnya.

"Mereka sudah berdarah-darah menangkan Jokowi, masa tiba-tiba masuk PAN yang dukung Prabowo," kata Ridwan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (15/10/2015).

Ridwan mencontohkan, menteri dari parol yang tak bekerja maksimal antara lain Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi (PKB), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly (PDI-P), Menteri dan Menteri Perindustrian Saleh Husin (Hanura).

Dia melihat Menpora berkinerja buruk karena kisruh sepakbola Indonesia. Adapun Menkumham juga telah melakukan blunder karena dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

Menperin, menurut dia, tidak mempunyai kompetensi di bidangnya dan tidak terlihat hasil nyata kinerjaya.

Selain itu, ada pula Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang menurutnya merupakan orang Jusuf Kalla.

"Potensi konfliknya sangat besar kalau PAN masuk dan menggantikan orang-orang itu," tambah Ridwan.

Pilihan kedua, kata dia, Jokowi bisa memasukkan PAN dengan menambah nomenklatur kementeriannya. Atau Jokowi bisa juga memasukkan PAN dengan mengganti menteri-menteri profesional yang bukan titipan parpol atau orang per orang.

Namun, kata dia, pilihan ini justru akan membuat kinerja kabinet semakin buruk karena semakin banyak diisi oleh orang-orang yang tidak profesional.

"Kalau kabinet makin gemuk, pemerintahan makin ambruk. Makin gemuk jatuhnya makin gampang," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com