Konflik Agama Tak Kunjung Usai, Rezim Jokowi Dipertaruhkan

Sehingga saat pemerintah berhasil menyelesaikan masalah tersebut, maka pola penyelesaiannya bisa menjadi menjadi model di daerah lain. (Baca: GKI Yasmin Terancam Dibongkar Satpol PP Bogor )

"Kami terus mendorong supaya dicari penyelesaian ini. Kalau pemerintah tidak mampu mencari penyelesaian, kredibilitas dari rezim Jokowi juga akan merosot," tutur Bona di Kantor LBH Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Ia menganggap, pemerintahan Jokowi cenderung gagap dalam menyelesaikan persoalan Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama. (Baca: "Kalau Bukan ke Jokowi, kepada Siapa Lagi Kami Harus Berharap?" )

Bonar pun menyinggung beberapa konflik agama seperti yang terjadi di Rembang tentang pembakaran padepokan yang mengatasnamakan forum umat islam, konflik pembongkaran gereja di Aceh Singkil, hingga penolakan pembangunan rumah ibadah di Manokwari.

Langkah untuk merelokasi GKI Yasmin, menurut Bonar, jelas bukan solusi yang tepat. (Baca: Yenny Wahid: Ada Banyak Cara Rekatkan Perbedaan )

Kecewa dengan Bima Arya

Ia pun meminta pemerintah untuk mengkonfirmasi kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya. Dalam kasus GKI Yasmin, Bima dinlai justru melanggar hak kebebasan beragama.

Bentuk pelanggaran dilakukan Bima dengan melarang perayaan Asyura bagi kelompok Syiah. (Baca: Bima Arya Ungkap Alasan Terbitkan Larangan Perayaan Kelompok Syiah )

Selain itu, Bima juga mencoba merelokasi GKI Yasmin tanpa melibatkan partisipasi dari korban relokasi itu sendiri.

"Asas sebuah tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan partisipatif saja sudah dilanggar. Jangankan soal hak kebebasan beragama," kata Bonar. (Baca: Diberikan Janji Kosong, Jemaat GKI Yasmin Kecewa dengan Bima Arya )