Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Sebut Pebisnis yang Sewa Konsultan Saat Jokowi ke AS

Kompas.com - 09/11/2015, 19:16 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ada pebisnis asal Indonesia yang ikut dalam rombongan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat.

Para pebinis tersebut, menurut Luhut, memang menyewa jasa konsultan untuk bertemu dengan pebisnis lainnya yang berada di AS.

"Jadi bedakan lobi dalam sistem politik dan kunjungan Presiden. Jadi, di Amerika, itu (jasa konsultan) sudah biasa dan dibutuhkan untuk masalah perdagangan, iklim, dan lain-lain," ujar Luhut, di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2015).

Menurut Luhut, para pebisnis memanfaatkan kunjungan Presiden untuk melakukan kegiatan usahanya. (Baca: Michael Buehler Buka Suara soal Kontroversi Pelobi pada Kunjungan Jokowi ke AS ) 

Pihak pemerintah setuju, karena bagaimana pun, kegiatan para pengusaha akan berpengaruh terhadap pembukaan lapangan kerja, peningkatan produksi, dan perekonomian masyarakat secara umum.

Kemudian, anggaran untuk menyewa para konsultan juga berasal dari para pebisnis yang terlibat. Para pebisnis biasanya menggunakan dana promosi untuk membiayai perjalanan dan biaya konsultan.

Selain itu, di Amerika memang terdapat broker atau jasa konsultan yang membantu para pengusaha dan senator yang ngin penjelasan lebih dalam tentang Indonesia dan sistem politik yang ada di dalamnya.

Menurut Luhut, hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan jasa konsultan. (Baca: Menlu: Presiden Obama yang Undang Presiden Jokowi Untuk ke Gedung Putih ) 

"Jangan salah, semua negara punya broker ke AS, kecuali Myanmar dan Indonesia. Jepang, Singapura, Malaysia sampai Cina pun punya. Kalau di Indonesia dilakukan oleh private sector, pemerintah akan mendorong, karena mereka juga punya kepentingan," kata Luhut.

Tak Terkait Jokowi-Obama

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan bahwa pebisnis dan jasa konsultan yang disewa tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Gedung Putih, AS.

Luhut mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan atas undangan resmi Obama kepada Jokowi pada November 2014 lalu, saat dilangsungkan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasific (APEC) di Beijing.

Penyesuaian jadwal juga dilakukan secara intensif oleh kedua pemerintahan, tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. (Baca: Luhut: Tidak Pakai Konsultan, Jokowi Diundang Resmi Obama )

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Nasional
Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Komisi I DPR Desak Pemerintah Cari Pelaku Peretasan PDN

Nasional
Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Wakil Ketua MPR Sebut Prabowo Akan Dilantik sebagai Presiden di Jakarta, Bukan IKN

Nasional
Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Kerentanan Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional yang Tak Dibenahi

Nasional
Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Jokowi Akan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2024 di Senayan

Nasional
Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Prabowo Akan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Bareng Jokowi

Nasional
Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Bertemu Jokowi, Pimpinan MPR Laporkan Rencana Amendemen 1945

Nasional
Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Kemkominfo Minta Pelaku Usaha Lapor Jika Terdampak Pemutusan Internet ke Kamboja dan Filipina

Nasional
Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Minta Sidang Tahunan MPR 2024 Digelar Seperti Biasa

Nasional
Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Menkominfo: Target Pemulihan Penuh Layanan PDNS Pertengahan Agustus 2024

Nasional
Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Hutama Karya Alokasikan 70 Persen Lahan di Rest Area Jalan Tol Trans Sumatera untuk UMKM

Nasional
SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

SYL Siap Hadapi Sidang Tuntutan, Keluarga Saksikan Lewat TV

Nasional
MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

MKD Dinilai Bebani DPR Periode Mendatang Jika Tak Menindak Anggota Dewan Pemain Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com