Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentuk Pansus Pelindo II, DPR Dinilai Turun Kelas

Kompas.com - 04/11/2015, 18:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rahmawati Soekarnoputri, mengaku heran dengan sikap politik DPR yang membentuk panitia khusus Pelindo II.

Menurut dia, masalah yang ada pelindo II terlalu kecil dan tak perlu sampai diusut dengan pembentukan pansus.

"Aneh masalah korporasi kok jadi masalah negara. DPR seperti turun kelas," kata Rahmawati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/11/2015).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, seharusnya DPR membentuk pansus untuk menyelidiki kasus besar. (baca: Benny K Harman: Pelindo II Tak Layak Dijadikan Target Hak Angket)

Misalnya, pansus mengenai kasus bail out Bank Century pada periode lalu, yang diduga merugikan negara Rp 6,7 Triliun.

Selain itu, masih ada pula kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang juga merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Pansus tidak perlu mengusut pengadaan mobile crane yang nilai kerugian negaranya hanya Rp 45,6 miliar. (baca: Wacanakan Panggil Jokowi-JK, Pansus Pelindo Dinilai Gaya-gayaan)

"Ada apa masalah Pelindo II diuber-uber?" ucap dia.

Dia pun menduga ada kepentingan politis dibalik pembentukan pansus ini, khususnya dari fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

Dia khawatir nantinya pansus ini akan bertabrakan dengan proses penegakan hukum yang berjalan di kepolisan.

"Kok makin semrawut penguasa sekarang, sampai bikin pansus segala. Ada apa KIH kebakaran jenggot?" katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com