Presiden Indonesia Selalu Disalahkan dalam Masa Transisi Demokrasi

Oleh: Antony Lee

DEPOK, KOMPAS - Indonesia menjadi contoh sukses pengalaman transisi demokrasi dibandingkan negara-negara lain di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Latin.

Namun, demokratisasi ini dinilai publik di Indonesia belum banyak membawa perubahan positif di bidang tata kelola pemerintahan yang baik. Kerap kali kegagalan itu dijatuhkan ke pundak para presiden Indonesia.

Demikian antara lain disampaikan Richard Robinson, guru besar emeritus Asia Research Centre dari Murdoch University dalam paparannya sebagai pembicara kunci Biannual International Conference on Indonesian Politics and Government 2015 bertajuk "Directions of Democratic Reforms and Government Effectiveness" di Universitas Indonesia, Depok, Senin (2/11/2015).

Hadir pula sebagai pembicara kunci kedua Nankyung Choi, asisten profesor City University of Hongkong.

Menurut Richard, kisah sukses demokrasi transisi di Indonesia bisa dilihat dari keberadaan pemilihan umum yang berlangsung relatif efisien dan damai untuk memilih dan mengubah pemerintah.

Selain itu, masyarakat juga sudah menikmati kebebasan besar di berbagai segi kehidupan.

Namun, ia juga mencatat muncul pendapat bahwa Indonesia belum mampu maksimal menampilkan "paket-paket" positif demokratisasi, yakni tata kelola pemerintahan yang baik, administrasi yang jujur, kemakmuran ekonomi, dan persamaan sosial.

Di sisi lain, katanya, muncul kritik soal politik uang, sinisme mendalam soal korupsi, birokrasi publik, yudisial, dan parlemen.

Menurut dia, sebagian publik, terutama komentator politik dan di media, menyalahkan buruknya kepemimpinan.

Semua kegagalan itu dijatuhkan ke pundak pemimpin, termasuk para presiden di Indonesia.

Presiden ke-3 BJ Habibie, kata Richard, umumnya disebut terlalu eksentrik untuk menerapkan kebijakan praktikal.

Sementara presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dinilai terlalu sulit diprediksi dan idealistik, sementara presiden ke-5 Megawati disebut elitis dan terisolasi.

"Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak bisa mengambil kebijakan cepat. Sekarang setelah masa bulan madu berakhir, Jokowi juga secara luas disebut terlalu tidak berpengalaman dan naif secara politik," kata Richard.