Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR Protes karena Daerah Tidak Alokasikan Anggaran Sosialisasi Pancasila

Kompas.com - 27/10/2015, 15:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengaku prihatin karena kepala daerah tidak memiliki alokasi anggaran untuk sosialisasi Pancasila. Ia mengaku sempat melontarkan protes terkait hal itu.

Zulkifli mengungkapkan, MPR sampai harus mengalokasikan anggaran untuk perlombaan cerdas cermat bertemakan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang digelar di sebuah daerah. Padahal menurutnya, gubernur, bupati/wali kota mampu menyisihkan anggaran untuk keperluan seperti itu.

"Ada lomba cerdas cermat dibiayai MPR, saya protes. Tapi mereka (kepala daerah) bilang, Pancasila itu urusan sana, orang-orang tua dan MPR," kata Zulkifli, saat memberikan sambutan dalam seminar dan bedah buku "Revolusi Pancasila" di Jakarta Convention Center, Selasa (27/10/2015).

Zulkifli berharap daerah mau terlibat dalam sosialisai nilai-nilai Pancasila. Sebab, Pancasila menyediakan nilai kebangsaan, dasar falsafah, pandangan hidup, dan nilai persatuan.

"Revolusi Pancasila harus dilakukan berkesinambungan. Sekali dicetuskan, revolusi harus diselesaikan," ucapnya.

Seminar dan bedah buku "Revolusi Pancasila" digelar oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila bekerja sama dengan Aliansi Kebangsaan.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menjadi pembicara kunci dalam acara tersebut. Tokoh lain yang hadir adalah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, ekonom Emil Salim, Yudi Latif, Komarudin Hidayat, dan Rektor Universitas Pancasila Wahono Sumaryono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com